HARIAN RAKYAT KALTARA - Ketua Dewan Pimpinan Provinsi (DPP) Apindo Kaltara Peter Setiawan menilai kondisi kendala logistik untuk bisa melaksanakan ekspor di Kaltara, menjadi ironi bagi daerah penghasil.
Menurutnya, sebagian besar komoditas ekspor Kaltara hingga kini masih bergantung pada daerah lain sebagai pintu keluar.
Dampaknya, biaya pengiriman membengkak sekaligus mengurangi potensi nilai tambah yang seharusnya dinikmati daerah.
“Barang kita tidak langsung ekspor dari Tarakan. Harus lewat daerah lain dulu, sehingga biaya jadi lebih tinggi dan nilai tambahnya tidak maksimal untuk daerah,” ujarnya, Minggu (3/5) lalu.
Ia menjelaskan, perubahan pola distribusi ini mulai terlihat sejak adanya kebijakan larangan ekspor benih kepiting beberapa tahun lalu. Sejak saat itu, pelaku usaha mencari alternatif jalur, salah satunya melalui Tawau, Malaysia.
Dari Tawau, komoditas kemudian dikirim ke Kuala Lumpur sebelum melanjutkan perjalanan ke negara tujuan seperti Tiongkok. Kondisi ini membuat identitas asal produk menjadi bias.
“Komoditas kita justru lebih dikenal dari Tawau, padahal sumbernya dari daerah kita sendiri,” katanya.
Peter menilai, situasi ini sebenarnya membuka peluang besar jika mampu dimanfaatkan. Ia mendorong agar ekspor dapat dilakukan langsung dari Tarakan sehingga rantai distribusi lebih pendek dan efisien.
Namun, tantangan utama masih berkutat pada tingginya biaya logistik, khususnya pengiriman kontainer. Ia mengungkapkan adanya ketimpangan biaya yang cukup signifikan antarwilayah.
“Dari Tarakan ke luar negeri biayanya sekitar Rp 40 sampai Rp 50 juta. Dari Surabaya ke luar negeri juga hampir sama. Tapi dari Tarakan ke Surabaya justru bisa sampai Rp 100 juta,” ungkapnya.
Kondisi tersebut dinilai tidak masuk akal secara bisnis, karena jalur yang lebih dekat justru lebih mahal. Akibatnya, pelaku usaha cenderung memilih jalur tidak langsung demi menekan biaya.
Selain itu, keterbatasan volume muatan juga menjadi kendala. Dalam beberapa kasus, kontainer harus didatangkan dalam kondisi kosong ke Tarakan sebelum diisi, yang tentu menambah beban biaya operasional.
“Kapasitas muatan kita belum selalu cukup. Kadang kontainer datang kosong dulu, baru diisi di sini. Itu jelas menambah biaya,” ujarnya.
Faktor lain yang turut memengaruhi adalah terbatasnya pilihan armada pengiriman. Rute yang tersedia kerap memutar sehingga memperpanjang waktu distribusi.
“Armada masih terbatas. Ada yang rutenya tidak langsung, sehingga waktu tempuh lebih lama dan biaya ikut meningkat,” ungkapnya.
Dampak dari kondisi ini tidak hanya dirasakan pelaku usaha, tetapi juga daerah. Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum tergarap optimal karena aktivitas ekspor tidak tercatat langsung dari wilayah asal.
Di tengah tantangan tersebut, pelaku usaha juga menghadapi tekanan global. Kenaikan harga bahan kemasan dan biaya distribusi tidak diimbangi dengan kenaikan harga jual komoditas di pasar internasional.
“Biaya packaging naik, biaya kontainer juga naik. Tapi harga jual relatif tetap. Ini yang membuat pelaku usaha cukup terbebani,” katanya.
Saat ini, ekspor komoditas hasil laut seperti udang dan ikan masih berlangsung ke sejumlah negara, termasuk Eropa dan Amerika Serikat. Namun, untuk pasar tertentu seperti Timur Tengah, pengiriman masih terbatas.
Peter menambahkan, perbaikan konektivitas tidak hanya berdampak pada sektor ekspor, tetapi juga membuka peluang ekonomi lain, termasuk sektor pariwisata.
“Kalau konektivitas dibuka, bukan hanya barang yang bergerak, tapi juga orang. Wisatawan bisa langsung masuk dan berdampak ke banyak sektor,” ujarnya.
Ia menegaskan, pertumbuhan ekonomi daerah akan lebih optimal jika arus barang dan mobilitas manusia berjalan beriringan.
“Kalau arus barang dan orang sama-sama bergerak, ekonomi akan tumbuh dan manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh daerah,” tutupnya. (sas/uno)
Editor : Nurismi