HARIAN RAKYAT KALTARA — Rencana pembangunan perkeretaapian di Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat perhatian serius dari kalangan legislatif.
Anggota DPR RI Dapil Kaltara Rahmawati menegaskan, pentingnya perencanaan yang matang serta pelibatan tenaga kerja lokal dalam proyek strategis tersebut.
Menurutnya, proyek perkeretaapian memang memiliki potensi besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Namun, ia mengingatkan agar pelaksanaannya tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik. Melainkan juga harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat setempat.
“Kami mendukung penuh pembangunan perkeretaapian di Kaltara. Tetapi harus dipastikan bahwa proyek ini benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat, khususnya dalam membuka lapangan kerja,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Ia menilai, selama ini salah satu persoalan utama dalam proyek-proyek besar adalah minimnya keterlibatan tenaga kerja lokal, terutama pada posisi strategis.
Oleh karena itu, ia mendorong agar pemerintah dan investor menetapkan skema yang jelas terkait penyerapan tenaga kerja daerah.
“Jangan sampai masyarakat lokal hanya menjadi penonton. Harus ada komitmen yang kuat agar tenaga kerja lokal mendapat porsi yang layak. Baik di tahap konstruksi maupun operasional,” tegasnya.
Selain aspek ketenagakerjaan, ia juga menyoroti pentingnya kajian komprehensif terkait dampak lingkungan dan sosial dari pembangunan jalur kereta api tersebut.
Menurutnya, proyek infrastruktur skala besar harus memperhatikan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan lingkungan.
“Perlu kajian yang mendalam, termasuk analisis dampak lingkungan dan sosial. Kita tidak ingin pembangunan justru menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta dalam memastikan kelancaran proyek. Koordinasi lintas sektor dinilai menjadi kunci. Agar pembangunan tidak terhambat, baik dari sisi regulasi, pembebasan lahan, maupun pendanaan.
Di sisi lain, ia meminta agar pemerintah transparan dalam setiap tahapan proyek. Termasuk dalam penggunaan anggaran dan proses pengadaan.
“Transparansi harus dijaga. Ini proyek besar, sehingga pengawasan juga harus ketat. Agar berjalan sesuai rencana dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari,” tambahnya.
Ia berharap pembangunan perkeretaapian ini dapat terintegrasi dengan sektor lain seperti kawasan industri, pelabuhan, dan pusat logistik. Sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara luas. (fai/uno)
Editor : Nurismi