HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel melalui peningkatan kapasitas aparatur.
Salah satu langkah konkret yang dilakukan dengan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam pengadaan barang dan jasa tahun anggaran 2026.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menegaskan bahwa peran PA dan KPA sangat strategis. Dalam memastikan pengelolaan anggaran berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.
Menurutnya, pengadaan barang dan jasa tidak hanya sekadar proses administratif, tetapi menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan daerah.
Karena itu, aparatur yang terlibat dituntut memiliki kompetensi, integritas, serta pemahaman yang kuat terhadap regulasi yang berlaku.
“Setiap rupiah yang dikelola harus dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tegasnya, Rabu (29/4) lalu.
Pemerintah Provinsi Kaltara juga mendorong pemanfaatan teknologi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
Sistem digital dinilai mampu meningkatkan transparansi sekaligus meminimalisir potensi penyimpangan dalam setiap tahapan. Selain itu, aspek manajemen risiko turut menjadi perhatian dalam Bimtek ini.
“Peserta dibekali kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengantisipasi potensi kendala dalam proses pengadaan. Sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih optimal,” terangnya.
Melalui kegiatan ini, Pemprov Kaltara berharap kualitas pengadaan barang dan jasa semakin meningkat. Sejalan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan profesional.
“Dengan aparatur yang kompeten dan berintegritas, pembangunan di Kalimantan Utara diharapkan dapat berjalan lebih efektif, berkelanjutan. Serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” bebernya.
Untuk diketahui, Bimtek ini diikuti oleh kepala organisasi perangkat daerah (OPD), biro, serta unit pelaksana teknis di lingkungan Pemprov Kaltara.
Para peserta mendapatkan pembekalan mengenai regulasi terbaru, mekanisme pengadaan, hingga strategi meningkatkan transparansi dan efisiensi.
Tidak hanya teori, kegiatan ini juga menghadirkan studi kasus dan praktik langsung. Guna memberikan pemahaman yang lebih komprehensif. (fai/uno)
Editor : Nurismi