HARIAN RAKYAT KALTARA — Program Sekolah Rakyat di Kota Tarakan belum mampu menarik minat masyarakat secara optimal.
Meski telah berjalan sejak 2025, jumlah peserta didik yang terdaftar hingga kini masih jauh dari target yang ditetapkan pemerintah.
Dari total target 200 siswa, terdiri dari 150 siswa SD dan 50 siswa SMP, realisasi saat ini baru mencapai 69 siswa. Jumlah tersebut terdiri dari 42 siswa tingkat SD dan 27 siswa tingkat SMP.
Kepala Dinas Sosial Tarakan Arbain mengakui, capaian tersebut belum sesuai harapan. Ia menyebut, rendahnya jumlah peserta dipengaruhi sejumlah faktor, mulai dari waktu pelaksanaan hingga kesiapan masyarakat.
“Target awal memang cukup besar, tapi sampai sekarang jumlahnya masih fluktuatif dan belum memenuhi target. Saat ini baru 69 siswa,” ujarnya, Senin (27/4).
Menurut Arbain, salah satu kendala utama adalah waktu peluncuran program yang bertepatan dengan masa pendaftaran sekolah formal.
Kondisi tersebut membuat masyarakat, khususnya keluarga kurang mampu, lebih memilih jalur pendidikan umum yang dianggap lebih pasti.
Ketidakjelasan jadwal operasional Sekolah Rakyat di awal pelaksanaan juga turut memengaruhi keputusan orang tua. Kekhawatiran anak tidak mendapatkan akses pendidikan menjadi alasan utama mereka enggan mengambil risiko.
“Waktu itu sekolah umum sudah buka lebih dulu. Sementara Sekolah Rakyat belum bisa dipastikan berjalan, jadi masyarakat memilih opsi yang lebih pasti,” jelasnya.
Meski peluang perpindahan siswa ke Sekolah Rakyat masih terbuka, proses administrasi yang cukup panjang menjadi kendala tersendiri.
Hingga kini, hanya sekitar delapan hingga sembilan siswa yang mengajukan perpindahan dan masih dalam tahap penyesuaian.
Selain faktor teknis, sistem asrama yang diterapkan juga menjadi tantangan serius, terutama bagi siswa usia dini.
Banyak anak dan orang tua yang belum siap berpisah dalam jangka waktu lama, meskipun seluruh kebutuhan pendidikan telah ditanggung pemerintah.
“Anak-anak SD kelas awal masih sulit berpisah dengan orang tua. Orang tua juga belum semuanya siap melepas, meskipun fasilitas sudah lengkap,” ungkap Arbain.
Ia menegaskan, kendala utama bukan terletak pada sarana dan prasarana, melainkan pada aspek psikologis masyarakat. Pemerintah terus berupaya melakukan pendekatan agar kepercayaan terhadap program ini meningkat.
“Kami pastikan anak-anak aman, ada pendamping yang mengawasi siang dan malam. Jadi tinggal bagaimana masyarakat bisa lebih yakin,” katanya.
Saat ini, kegiatan belajar mengajar masih dilaksanakan di gedung Balai Latihan Kerja (BLK) milik Pemerintah Kota Tarakan di Kelurahan Kampung Enam.
Seiring berjalannya waktu, kondisi siswa yang telah bergabung mulai menunjukkan perkembangan positif. Anak-anak yang sebelumnya kesulitan beradaptasi kini mulai terbiasa dengan lingkungan asrama dan aktivitas sekolah.
Berbagai kegiatan tambahan, seperti pembinaan keagamaan dan aktivitas harian, turut membantu proses penyesuaian tersebut.
“Sekarang sudah mulai tertib, aktivitas mereka juga semakin banyak. Keluhan di awal sudah mulai berkurang dan anak-anak mulai beradaptasi,” tuturnya.
Pihaknya berharap masyarakat tidak mampu jangan takut menyekolahkan anaknya di sekolah rakyat. Sebab para tenaga pengajar saat ini juga berkompeten di bidangnya dan mampu memahami karakter anak. “Enggak usah khawatir, kita sama-sama mengawasi,” pesannya. (sas/uno)
Editor : Nurismi