HARIAN RAKYAT KALTARA— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kaltara mendukung rencana pembentukan Satuan Tugas (Satgas) pengawasan ketenagakerjaan di Kalimantan Utara. Akan tetapi, aspek kejelasan tugas dan ruang lingkup kerja menjadi perhatian utama.
Hal itu disampaikan Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Muhammad Hatta. Ia menilai pembentukan Satgas merupakan langkah positif, tapi harus disertai dengan perencanaan yang matang. Agar tidak menimbulkan persoalan baru.
Kejelasan pembagian peran antara Satgas dan pengawas ketenagakerjaan sangat penting untuk menjaga efektivitas kerja di lapangan.
“Secara umum ini baik karena membantu pemerintah. Akan tetapi perlu diperjelas sektor mana saja yang menjadi fokus kerja Satgas agar tidak tumpang tindih,” jelasnya.
Ia mengingatkan tanpa batasan tugas yang jelas, potensi tumpang tindih kewenangan bisa terjadi dan justru menghambat proses pengawasan.
“Jangan sampai kehadiran Satgas malah membuat kerja pengawasan menjadi tidak efektif, Dikarenakan tidak ada kejelasan fungsi masing-masing,” ungkapnya.
Pembentukan Satgas menjadi salah satu opsi yang tengah dibahas Komisi IV DPRD Kaltara bersama Disnakertrans serta pemangku kepentingan lainnya. Sebagai respons terhadap keterbatasan jumlah pengawas di daerah. (adv/uno)
Editor : Nurismi