HARIAN RAKYAT KALTARA - Upaya meningkatkan konektivitas wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara) masih menghadapi berbagai tantangan serius.
Pemerintah provinsi terus berupaya mendorong pembangunan infrastruktur, meski dihadapkan pada kendala geografis dan tingginya biaya pembangunan, khususnya di kawasan terpencil.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengungkapkan, pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dibandingkan daerah lain.
Hal ini disebabkan oleh sulitnya akses distribusi material serta kondisi alam yang tidak mudah dijangkau.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian utama adalah peningkatan konektivitas jalur Malinau—Krayan. Hingga saat ini, wilayah tersebut masih menghadapi hambatan besar. Baik dari sisi medan yang berat maupun keterbatasan sarana transportasi.
“Progres pembangunan tetap berjalan, namun kendala utama adalah biaya. Mobilisasi material di wilayah perbatasan sangat mahal,” ujarnya, Senin (13/4).
Ia menjelaskan, kebutuhan bahan konstruksi seperti besi untuk pembangunan jembatan harus didatangkan dari luar daerah, bahkan dari Pulau Jawa. Proses pengiriman tidak hanya melalui jalur laut.
Tetapi dilanjutkan dengan perjalanan darat dan sungai yang memakan waktu serta biaya besar.
“Setelah material tiba di pelabuhan, distribusi ke lokasi proyek masih memerlukan tahapan panjang yang kompleks. Kondisi ini menjadi faktor utama melonjaknya anggaran pembangunan infrastruktur di kawasan perbatasan,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan tersebut, Zainal menekankan pentingnya sinergi antarlevel pemerintahan. Kerja sama antara pemerintah pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota menjadi kunci percepatan pembangunan di wilayah terluar.
“Kita perlu kekompakan dan keharmonisan dalam bekerja agar pembangunan bisa berjalan optimal,” tegasnya.
Meski dihadapkan pada berbagai keterbatasan, Pemerintah Provinsi Kaltara memastikan pembangunan di wilayah perbatasan tetap menjadi prioritas.
Kawasan tersebut dinilai strategis karena merupakan beranda terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Keterbatasan yang ada tidak boleh menjadi alasan untuk menghentikan pembangunan. Kami akan terus berupaya agar masyarakat di wilayah perbatasan dapat merasakan pemerataan pembangunan,” terangnya.
Konektivitas di jalur Malinau—Krayan dapat terus ditingkatkan secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Seiring dukungan dan kolaborasi lintas sektor yang semakin kuat. (fai/uno)
Editor : Nurismi