HARIAN RAKYAT KALTARA - Proyek pembangunan jalan dan sejumlah jembatan di Kecamatan Krayan, Kabupaten Nunukan senilai total Rp150 miliar yang berhasil dilobi Gubernur Kaltara dari pemerintah pusat belum sepenuhnya berjalan.
Hingga saat ini, baru Rp 50 miliar yang sudah masuk tahap pelaksanaan. Sementara sisa anggaran Rp 100 miliar masih menunggu proses perencanaan sebelum bisa dilanjutkan.
Kepala Dinas PUPR Perkim Kalimantan Utara Helmi membenarkan, proyek senilai Rp 50 miliar tersebut saat ini sudah dalam tahap pelaksanaan di lapangan.
Pekerjaan dimulai pada tahun 2026. Menyusul proses lelang di tahun sebelumnya yang berjalan lambat.
“Sekarang lagi pelaksanaan yang Rp 50 miliar. Sisanya yang Rp 100 miliar, tahun ini juga mau diproses. Kita diminta mengajukan perencanaan karena sudah ada perubahan-perubahan di sana,” ujar Helmi, Minggu (5/4).
Ia menjelaskan, proyek jalan lingkar ini tidak dikerjakan oleh Dinas PUPR Perkim Kaltara secara langsung. Melainkan dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Namun demikian, anggaran tetap terhubung dengan penyelenggaraan Pemprov Kaltara, dan setelah selesai dikerjakan. Jalan tersebut akan diserahkan ke pemerintah daerah.
“Yang melaksanakan Balai Jalan, bukan kita. Tapi anggaran linknya ke kita, penyelenggaraannya kita. Dilaksanakan atas perintah pusat, kalau selesai diserahkan ke kita," jelasnya.
Terkait sisa anggaran Rp100 miliar, Helmi menyebut pemerintah pusat melalui Balai sedang menunggu dokumen perencanaan dari Dinas PUPR Perkim Kaltara.
Proses ini menjadi syarat sebelum paket pekerjaan berikutnya bisa masuk tahap lelang dan pelaksanaan.
Proyek ini menjadi salah satu infrastruktur prioritas di Kalimantan Utara yang diharapkan mampu mendorong konektivitas antarwilayah.
Sekaligus mengurangi beban jalan utama yang selama ini menjadi tumpuan mobilitas masyarakat dan distribusi barang.
“Dengan total anggaran Rp150 miliar, proyek ini menjadi salah satu investasi infrastruktur terbesar yang masuk ke Kaltara. Dalam beberapa tahun terakhir melalui jalur anggaran pemerintah pusat,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara berharap proses perencanaan paket kedua senilai Rp100 miliar dapat segera rampung. Agar pelaksanaan di lapangan tidak tertunda terlalu lama dan manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. (fai/uno)
Editor : Nurismi