HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) lakukan evaluasi terhadap penerimaan retribusi jasa kepelabuhanan di UPTD Pelabuhan Tengkayu I Tarakan.
Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi sektor strategis.
Asisten Bidang Administrasi Publik Setdaprov Kaltara Pollymaart Sijabat menegaskan, pentingnya sinergi lintas sektor dalam mengatasi berbagai kendala yang selama ini menghambat optimalisasi penerimaan retribusi.
“Harus ada satu semangat bersama untuk memperbaiki kendala, agar penerimaan retribusi bisa lebih optimal,” ujarnya, Rabu (1/4).
Dalam evaluasi tersebut terungkap penerimaan retribusi di Pelabuhan Tengkayu I Tarakan belum maksimal. Salah satu penyebab utamanya belum diterapkannya sistem retribusi parkir berlangganan, serta parkir menginap bagi kendaraan di area pelabuhan.
Pihak UPTD pelabuhan mengakui, keterbatasan sumber daya manusia (SDM). Khususnya tenaga pengamanan, menjadi kendala dalam penerapan kebijakan tersebut.
“Kondisi ini turut memengaruhi pengawasan serta pengelolaan aktivitas kendaraan di kawasan pelabuhan,” terangnya.
Temuan ini diperkuat oleh Inspektorat Kaltara yang membandingkan potensi retribusi dengan pelabuhan lain di daerah.
“Di Pelabuhan Kayan Tanjung Selor, misalnya, jumlah kendaraan yang menginap bisa mencapai ratusan unit setiap hari. Sehingga memiliki potensi besar dalam mendongkrak PAD,” kata dia.
Sementara itu, Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdaprov Kaltara Bustan meminta agar segera dilakukan analisis kebutuhan tenaga kerja. Guna mendukung optimalisasi pelayanan dan penerimaan retribusi.
“Silakan buat analisa kebutuhan, terutama tenaga pengamanan yang memiliki keterampilan sesuai,” tegasnya.
Ia juga menekankan peningkatan PAD harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas layanan pelabuhan.
Menurutnya, kenyamanan dan kebersihan pelabuhan menjadi faktor penting dalam memberikan kepuasan kepada masyarakat pengguna jasa.
“Selain pendapatan, kita juga harus memastikan pelabuhan bersih dan nyaman,” ungkapnya.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, lanjut dia, juga memaparkan berbagai jenis retribusi yang dipungut di pelabuhan. Mulai dari parkir kendaraan, tambat kapal, pas penumpang, bongkar muat, hingga pemanfaatan aset.
“Pemprov Kaltara juga tengah melakukan inovasi dengan mulai menerapkan pajak kendaraan di atas air, yang disebut sebagai langkah pertama di Indonesia,” jelasnya.
Di sisi lain, terungkap pula masih adanya penyewa aset pelabuhan yang belum memenuhi kewajiban pembayaran. Hal ini disebabkan adanya keberatan terhadap tarif yang berlaku.
“Kami membuka ruang bagi penyewa untuk mengajukan penyesuaian tarif, namun tetap menegaskan akan mengambil langkah tegas jika kewajiban tidak dipenuhi,” tutupnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi