HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan hingga kini belum dapat memberikan subsidi transportasi kepada masyarakat.
Keterbatasan ruang fiskal akibat kebijakan efisiensi anggaran menjadi faktor utama, yang menghambat dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan moda transportasi, khususnya transportasi darat.
Kondisi tersebut membuat Pemkab Bulungan membuka peluang bagi pihak swasta maupun perorangan. Untuk berinvestasi dalam penyediaan layanan transportasi darat.
Hingga saat ini, layanan transportasi yang beroperasi di wilayah Bulungan masih didominasi oleh usaha milik pribadi, seperti angkutan kota (angkot) dan ojek.
Kepala Bidang Pengembangan dan Keselamatan Dinas Perhubungan (Dishub) Bulungan Alung Yosep Lion mengakui, minat investor untuk masuk ke sektor transportasi darat di Bulungan masih sangat terbatas.
Menurutnya, investor cenderung mempertimbangkan secara matang potensi keuntungan sebelum menanamkan modal.
“Sangat sulit mencari investor transportasi untuk masuk ke Bulungan. Investor tentu melihat peluang dan prospek usaha terlebih dahulu sebelum memulai investasi,” ujarnya, Kamis (29/1).
Ia menjelaskan, angkutan yang saat ini beroperasi sebagian besar merupakan milik perorangan.
Dari sisi perizinan, meski masih mengacu pada aturan lama. Trayek angkutan tersebut masih tetap berlaku dan hanya memerlukan pembaruan administrasi, agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini.
Dishub Bulungan, lanjut Alung, tidak menutup peluang bagi siapa pun yang ingin berinvestasi di sektor transportasi, baik badan usaha maupun perorangan.
Bahkan, pemerintah daerah berharap ke depan ada layanan angkutan dalam kota yang dikelola secara profesional untuk menunjang mobilitas masyarakat.
“Tidak hanya pihak swasta, perorangan juga bisa berinvestasi. Misalnya dalam penyediaan angkutan dalam kota. Contohnya seperti DAMRI yang melayani angkutan antarkecamatan,” jelasnya.
Ia menambahkan, angkutan DAMRI memiliki karakteristik berbeda dibandingkan angkutan swasta atau perorangan.
DAMRI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memiliki jaringan dan rute pelayanan tersendiri. Sehingga mampu menjangkau wilayah yang lebih luas.
“Untuk wilayah Kabupaten Bulungan, DAMRI dapat melayani rute antarkecamatan, seperti Peso Hilir hingga Tanjung Palas. Sementara itu, untuk layanan antarkabupaten atau antarkota, seperti rute Tanjung Selor—Malinau, kewenangan pengaturannya berada di tingkat provinsi,” ujarnya.
Pemkab Bulungan berharap kehadiran investor di sektor transportasi darat dapat menjadi solusi atas keterbatasan anggaran daerah.
“Dengan keterlibatan pihak swasta dan perorangan, diharapkan ketersediaan moda transportasi semakin memadai, terjangkau, dan mampu meningkatkan konektivitas serta aktivitas ekonomi masyarakat,” harapnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi