HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menargetkan pencetakan 1.000 hektare sawah baru pada 2026. Sebagai bagian dari strategi peningkatan produksi pangan.
Langkah ini diharapkan menjadi pijakan menuju swasembada pertanian secara penuh pada 2027.
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kaltara Heri Rudiyono mengatakan, program tersebut merupakan kelanjutan dari pencapaian 2025 yang juga berhasil mencetak 1.000 hektare sawah baru.
Namun, pelaksanaan ke depan disebut akan lebih selektif, dengan mempertimbangkan kesiapan lahan dan keberadaan petani.
“Kalau mencetak sawah, orangnya harus ada, mau menanam, dan lahannya aman. Jangan sampai dicetak tapi tidak ditanami,” ujarnya, Kamis (26/2).
Ia menjelaskan, tantangan terbesar bukan hanya pada perluasan lahan, tetapi memastikan keberlanjutan produksi.
Pemerintah provinsi berperan mendorong dan memfasilitasi, sementara pelaksanaan teknis berada di tingkat kabupaten.
Menurutnya, pencetakan sawah di wilayah ini berbeda dengan di Pulau Jawa atau Sulawesi yang sejak lama memiliki infrastruktur pertanian memadai.
Di daerah ini, sebagian besar sawah masih tergolong baru. Sehingga membutuhkan dukungan infrastruktur, akses jalan, dan alat mesin pertanian.
Kabupaten seperti Bulungan, Malinau, dan wilayah lainnya dinilai memiliki potensi luas lahan yang besar.
Namun distribusi dan pemanfaatannya masih terus dioptimalkan. Saat ini, tingkat pemanfaatan lahan produktif dinilai belum maksimal.
Dengan perhitungan potensi yang ada, pemerintah optimistis target swasembada 100 persen dapat dicapai pada 2027. Meski demikian, realisasi tetap akan menyesuaikan kondisi di lapangan.
“Kalau direncanakan dengan baik, harus bisa. Tinggal bagaimana kita kerja dan konsisten,” imbuhnya.
Selain pencetakan sawah, program pertanian tahun ini juga menargetkan pengelolaan lahan minimal 27 ribu hektare dengan estimasi produksi mencapai 750 ton.
Tahun anggaran baru akan menjadi momentum awal untuk mengakselerasi target tersebut.
Terkait dukungan anggaran dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia, pemerintah menyebut skema bantuan masih tersedia, meski dilakukan penyesuaian dan efisiensi.
Bantuan alat dan mesin pertanian tetap diberikan, namun harus diimbangi kesiapan infrastruktur pendukung. (fai/uno)
Editor : Nurismi