HARIAN RAKYAT KALTARA — Pasca masa libur Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan mulai memetakan sejumlah catatan penting dalam pelayanan publik.
Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan Risdianto yang lakukan inspeksi mendadak (sidak) mengungkap, meski layanan sudah kembali berjalan. Masih terdapat sejumlah celah yang perlu segera dibenahi.
Sidak tersebut menyasar berbagai titik layanan strategis, mulai dari Kantor Kesbangpol, Disdukcapil, Mal Pelayanan Publik (MPP), Sekretariat DPRD, hingga fasilitas kesehatan.
Seperti Puskesmas Tanjung Selor dan Rumah Sakit Daerah dr H Soemarno Sosroatmodjo (RSDSS).
Dari hasil pemantauan, secara umum kehadiran ASN dan PPPK dinilai cukup baik. Namun, kedisiplinan masih menjadi perhatian, terutama setelah ditemukan pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan jelas.
“Masih ada yang tidak hadir tanpa alasan. Ini tentu menjadi catatan dan akan ditindak sesuai aturan,” ujar Risdianto, Rabu (25/3).
Ia mencontohkan, di Sekretariat DPRD terdapat tiga pegawai yang tidak masuk kerja tanpa keterangan. Sanksi berupa pemotongan tambahan penghasilan pegawai (TPP) pun disiapkan sebagai bentuk penegakan disiplin.
“Di sisi lain, ketidakhadiran dengan alasan yang jelas tetap ditoleransi. Seperti pegawai yang sakit dengan surat dokter di Kesbangpol, serta pegawai Disdukcapil yang tengah menjalani cuti melahirkan,” terangnya.
Tak hanya soal kehadiran, kualitas pelayanan juga menjadi sorotan. Risdianto menemukan masih adanya tenant di Mal Pelayanan Publik yang belum beroperasi. Terutama dari instansi vertikal yang masih menerapkan skema kerja fleksibel.
Kondisi ini dinilai berpotensi mengganggu akses masyarakat terhadap layanan terpadu.
Pemerintah daerah pun meminta DPMPTSP segera berkoordinasi, agar seluruh layanan dapat kembali dibuka secara penuh.
“MPP harus menjadi wajah pelayanan. Tidak boleh ada layanan yang tutup saat masyarakat membutuhkan,” tegasnya.
Selain itu, sejumlah OPD di MPP juga terpantau belum optimal, bahkan ada yang belum membuka layanan pada pagi hari. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip pelayanan prima.
“Jam kerja itu dimulai pagi. Jangan sampai masyarakat datang, tapi layanan belum siap,” ungkapnya.
Berbeda dengan sektor pelayanan administrasi, layanan kesehatan justru dinilai lebih siap. Puskesmas Tanjung Selor dan RSDSS dilaporkan telah beroperasi normal tanpa kendala berarti sejak hari pertama kerja pascalibur lebaran.
“Perlu ada sinkronisasi layanan dengan instansi vertikal seperti Imigrasi yang memiliki jadwal pelayanan terbatas. Pola tersebut perlu disesuaikan agar tidak menyulitkan masyarakat,” jelasnya.
Secara keseluruhan, Pemkab Bulungan menilai pelayanan publik sudah kembali berjalan, namun belum sepenuhnya optimal.
Evaluasi menyeluruh pun akan terus dilakukan sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas layanan dan penegakan disiplin aparatur.
“Momentum setelah libur panjang ini menjadi titik evaluasi. Kita ingin memastikan pelayanan benar-benar maksimal dan masyarakat tidak dirugikan,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi