HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mengusulkan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).
Langkah ini diambil untuk mengantisipasi kekurangan pasokan BBM di sejumlah daerah di Kaltara yang dinilai belum sebanding dengan kebutuhan masyarakat.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mengatakan, telah secara resmi menyampaikan surat kepada BPH Migas.
Untuk meminta penambahan kuota BBM di beberapa kabupaten di provinsi tersebut.
Menurut Zainal, kuota BBM yang dialokasikan saat ini masih belum mencukupi kebutuhan masyarakat di Kaltara. Terutama seiring meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat.
“Kami sudah menyampaikan surat kepada BPH Migas untuk meminta penambahan kuota BBM. Dengan kuota yang ada sekarang. Masih sangat kurang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kaltara,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Dalam usulan tersebut, Pemprov Kaltara meminta adanya penambahan kuota sekitar 20 persen dari jumlah yang saat ini dialokasikan untuk wilayah Kaltara.
Ia menjelaskan usulan tersebut tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan selama bulan Ramadan. Tetapi juga untuk kebutuhan jangka panjang di daerah.
Zainal juga menanggapi isu yang berkembang di beberapa daerah terkait kepanikan masyarakat terhadap ketersediaan BBM yang memicu antrean di sejumlah SPBU. Namun, ia memastikan kondisi di Kaltara hingga saat ini masih relatif aman.
Menurutnya, pemerintah daerah terus memantau distribusi BBM, agar tetap berjalan lancar dan tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat.
Di beberapa daerah lain memang ada isu yang membuat orang panik dan mengantre BBM. Tapi di Kaltara tidak ada kepanikan seperti itu.
Selain itu, Gubernur mengaku hingga saat ini belum menerima laporan dari masyarakat terkait adanya kenaikan harga BBM di wilayah Kaltara.
Ia meyakini pemerintah pusat juga tidak akan mengambil kebijakan menaikkan harga BBM dalam waktu dekat.
“Sampai sekarang belum ada laporan tentang kenaikan harga BBM. Saya kira pemerintah juga tidak akan menaikkan harga BBM,” ungkapnya.
Pemprov Kaltara berharap usulan penambahan kuota BBM tersebut dapat segera mendapat respons dari BPH Migas. Sehingga kebutuhan energi masyarakat di berbagai daerah dapat terpenuhi secara optimal.
Sebelumnya, Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan Isfahani mengatakan, telah memetakan potensi lonjakan kebutuhan energi selama periode Ramadan hingga Idulfitri.
Berdasarkan proyeksi perusahaan, puncak arus mudik diperkirakan terjadi pada 14—15 Maret dan 18—19 Maret 2026.
Sementara puncak arus balik diprediksi berlangsung pada 24—25 Maret serta 28—29 Maret 2026.
“Kami telah mengantisipasi peningkatan kebutuhan pada periode tersebut. Seluruh aspek operasional mulai dari stok hingga distribusi telah kami siapkan. Agar masyarakat dapat menjalani Ramadan dan merayakan Idulfitri dengan tenang,” ujarnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi