HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) terus memperkuat koordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kaltara.
Guna meningkatkan kualitas kebijakan serta memperkuat tata kelola pemerintahan daerah.
Langkah ini dilakukan sebagai upaya memastikan berbagai program pembangunan strategis tetap berjalan di tengah tantangan keuangan daerah.
Komitmen tersebut disampaikan Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, yang menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawasan. Dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan akuntabel.
Menurut Zainal, salah satu tantangan utama yang dihadapi pemerintah daerah saat ini, menurunnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk Provinsi Kaltara pada tahun anggaran 2026.
“Kondisi itu berdampak langsung pada kemampuan fiskal daerah. Sehingga pemerintah perlu melakukan penyesuaian terhadap rencana belanja, serta mengevaluasi kembali berbagai prioritas pembangunan. Rencana pembangunan yang sudah disusun harus disesuaikan kembali karena adanya pemotongan TKD,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran berpotensi mempengaruhi sejumlah proyek infrastruktur yang telah direncanakan sebelumnya.
Salah satunya peningkatan dan perbaikan jalan poros yang menghubungkan Tanjung Selor dengan sejumlah desa di Kecamatan Tanjung Palas Timur.
“Akses jalan dinilai memiliki peran penting karena juga menjadi jalur menuju kawasan industri PT Kalimantan Industrial Park Indonesia (KIPI) di wilayah Tanah Kuning dan Mangkupadi. Saat ini terus berkembang sebagai salah satu kawasan strategis di Kaltara,” jelasnya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah, Zainal menyampaikan rencana untuk melibatkan pihak swasta yang beroperasi di sekitar kawasan tersebut.
Pemerintah daerah akan mengundang perusahaan-perusahaan terkait. Agar dapat berpartisipasi melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) guna membantu pembangunan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat.
“Saya ingin mengundang perusahaan-perusahaan di kawasan itu untuk berpartisipasi membantu pembangunan jalan melalui CSR. Saya melihat di Berau hanya beberapa perusahaan diminta CSR dan berhasil menyelesaikan pembangunan jembatan,” bebernya.
Zainal menegaskan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, serta lembaga pengawasan seperti BPKP menjadi kunci penting dalam menjaga keberlanjutan pembangunan daerah.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat pengawasan, transparansi, serta kerja sama dalam setiap pengambilan keputusan pembangunan. (fai/uno)
Editor : Nurismi