HARIAN RAKYAT KALTARA — Di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Tarakan menjadi sorotan Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Utara (Kaltara) Jufri Budiman. Dikarenakan belum sepenuhnya adanya fasilitas transaksi non tunai.
Politisi Partai Gerindra ini menilai, pelayanan pembayaran di SPBU Tarakan masih tertinggal dibandingkan daerah lain yang telah menerapkan sistem digital seperti QRIS maupun kartu debit.
Dia mengaku, keluhan tersebut bukan sekadar informasi yang didengar. Melainkan hasil pengamatannya langsung di lapangan.
Hampir seluruh SPBU di Tarakan masih mewajibkan konsumen melakukan pembayaran secara tunai saat pengisian bahan bakar minyak (BBM).
“Saya melihat langsung praktiknya. Untuk pengisian BBM di SPBU di Tarakan ini masih harus membawa uang cash. Padahal di kota-kota lain sudah bisa menggunakan QRIS maupun kartu debit. Ini tentu menjadi kesulitan bagi masyarakat,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Jufri membandingkan kondisi tersebut dengan sejumlah daerah lain yang telah mengadopsi sistem pembayaran digital di SPBU. Bahkan, menurutnya, unit usaha skala kecil seperti Pertashop justru sudah menyediakan fasilitas QRIS.
“Pertashop yang penjualannya hanya ratusan liter per hari saja bisa menyiapkan QRIS. Sementara SPBU yang besar, dengan penjualan jauh lebih tinggi. Justru belum menyediakan fasilitas pembayaran non tunai. Ada apa ini?,” tegasnya.
Perkembangan teknologi dan perubahan pola transaksi masyarakat sudah tidak bisa dihindari. Sebagian besar warga telah terbiasa menggunakan dompet digital dan transaksi berbasis ponsel pintar.
Bahkan, ia mengaku pribadi jarang membawa uang tunai dan lebih mengandalkan pembayaran digital.
“Sekarang masyarakat sudah jarang membawa uang cash. Banyak yang hanya membawa handphone untuk bertransaksi. Tapi ketika mau isi BBM, ditolak karena harus tunai. Transfer pun tidak bisa. Ini jelas menyulitkan,” tutupnya. (sas/adv)
Editor : Nurismi