HARIAN RAKYAT KALTARA - Upaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) memperkuat respons terhadap bencana alam terus berproses.
Salah satunya melalui usulan bantuan fisik berupa jembatan darurat tipe Bailey kepada pemerintah pusat.
Hingga kini, realisasi bantuan tersebut masih menunggu keputusan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara Andi Amriampa mengatakan, usulan tersebut diajukan sebagai langkah antisipatif menghadapi potensi bencana banjir dan longsor yang kerap memutus akses transportasi di sejumlah wilayah.
Keberadaan jembatan darurat sangat krusial untuk memastikan mobilitas masyarakat dan distribusi logistik tetap berjalan saat infrastruktur utama mengalami kerusakan.
“Usulan sudah kami sampaikan ke pusat. Saat ini masih dalam tahap proses dan kami menunggu persetujuan dari BNPB,” ujarnya, Senin (2/3) lalu.
Jembatan Bailey yang diusulkan merupakan konstruksi baja bersifat modular dan mobile.
Sistemnya memungkinkan pemasangan secara cepat dan sementara di lokasi terdampak bencana.
Infrastruktur ini dinilai efektif sebagai solusi darurat sebelum pembangunan jembatan permanen dilakukan oleh instansi teknis terkait.
BPBD Kaltara mencatat sedikitnya 15 unit jembatan darurat dengan variasi panjang antara 3-10 meter telah diajukan dalam proposal bantuan.
“Variasi ukuran tersebut disesuaikan dengan kebutuhan lapangan. Mengingat karakteristik wilayah Kaltara yang memiliki banyak sungai kecil hingga sedang. Serta kondisi geografis berbukit yang rawan longsor,” jelasnya.
Ia mengatakan, beberapa kejadian bencana sebelumnya menunjukkan pentingnya kesiapan infrastruktur darurat.
Ketika akses jalan terputus, proses evakuasi warga, distribusi bantuan hingga aktivitas ekonomi masyarakat ikut terhambat.
Karena itu, pihaknya berharap usulan tersebut dapat segera mendapat persetujuan agar kesiapsiagaan daerah semakin optimal. Ini juga bisa menjadi antisipasi.
Apalagi sejauh ini, intensitas curah hujan di Kaltara dalam beberapa waktu terakhir dinilai cukup tinggi dan berpotensi meningkatkan risiko bencana hidrometeorologi.
Pemprov Kaltara terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, guna memastikan dukungan penanganan bencana berjalan maksimal.
Sembari menunggu keputusan, BPBD Kaltara tetap mengoptimalkan peralatan dan sumber daya yang tersedia untuk merespons kondisi darurat di lapangan. (fai/uno)
Editor : Nurismi