HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mulai mematangkan langkah penyegaran birokrasi melalui uji kesesuaian atau job fit pejabat eselon II.
Panitia seleksi (Pansel) telah resmi dibentuk, sementara Surat Keputusan (SK) pelaksanaan juga sudah diterbitkan. Kini tinggal menunggu lampu hijau dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara Andi Amriampa mengatakan, seluruh persiapan internal telah rampung.
Pihaknya saat ini tengah melengkapi dokumen untuk pengajuan izin pelaksanaan ke BKN.
“SK job fit sudah ada dan Pansel juga telah terbentuk. Sekarang kami melengkapi persyaratan administrasi untuk diajukan ke BKN. Rencananya minggu ini kami kirim,” ujarnya, Selasa (24/2).
Menurut Andi, komposisi Pansel terdiri dari lima orang yang mewakili unsur internal dan eksternal.
Dari internal, Sekretaris Daerah bertindak sebagai perwakilan pejabat eselon I. Sementara unsur eksternal melibatkan perwakilan kementerian/lembaga, akademisi serta kalangan profesional.
“Karena yang diuji pejabat eselon II, tentu pengawas atau penilainya harus satu tingkat di atasnya. Jadi komposisi itu sudah sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika seluruh dokumen dinyatakan lengkap, izin dari BKN umumnya terbit dalam waktu sekitar lima hari kerja. Setelah itu, Pansel akan langsung menyusun jadwal pelaksanaan job fit.
Job fit ini direncanakan diikuti seluruh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov Kaltara. Selain untuk mengukur kesesuaian kompetensi dengan jabatan yang diemban.
Proses ini juga menjadi bagian dari evaluasi dan kemungkinan rotasi atau rolling jabatan.
Sejumlah posisi kepala organisasi perangkat daerah (OPD) diketahui masih kosong. Melalui job fit, diharapkan pengisian jabatan dapat dilakukan lebih terukur.
“Meski demikian, kami mengakui tidak semua jabatan otomatis terisi. Karena tetap bergantung pada hasil evaluasi,” imbuhnya.
Di sisi lain, BKD juga menyiapkan opsi alternatif pengisian jabatan pimpinan tinggi pratama melalui sistem manajemen talenta.
Skema ini dinilai lebih efisien dibanding seleksi terbuka. Karena berbasis pada pemetaan potensi, rekam jejak, serta kinerja aparatur sipil negara (ASN).
“Opsi ada dua, melalui mekanisme seleksi atau manajemen talenta. Itu tergantung kebijakan Pejabat Pembina Kepegawaian dalam hal ini Pak Gubernur,” tegasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi