HARIAN RAKYAT KALTARA - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kaltara segera meresmikan gedung Pusat Pengendalian dan Operasi (Pusdalops) sebagai pusat komando penanganan kebencanaan di daerah.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Andi Amriampa mengatakan, gedung yang dibangun selama kurang lebih satu tahun sejak 2025 itu kini telah rampung.
Peresmian awalnya direncanakan bersamaan dengan kunjungan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ke Kaltara.
“Namun agenda tertunda lantaran terjadi bencana besar di wilayah Sumatera. Sehingga seluruh sumber daya BNPB dialihkan untuk penanganan darurat di sana,” jelasnya, Senin (23/2).
Pemprov Kaltara memastikan operasional Pusdalops tidak akan tertunda lama. Fasilitas di dalam gedung disebut telah lengkap, termasuk dukungan sistem informasi dan peralatan pemantauan kebencanaan yang terintegrasi langsung dengan BNPB pusat.
“Fungsi utama Pusdalops ini sebagai pengendali operasi. Seluruh data kebencanaan akan terlapor dan terpusat di sini, menjadi dasar pengambilan keputusan saat terjadi bencana,” ujarnya.
Dalam operasionalnya, Pusdalops juga bekerjasama dengan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sejumlah alat deteksi cuaca dan gempa telah terpasang untuk memperkuat sistem peringatan dini.
Data dari alat tersebut akan dipantau secara berkelanjutan. Guna mengantisipasi potensi banjir maupun bencana hidrometeorologi lainnya.
Sumber daya manusia (SDM) yang akan mengisi Pusdalops berasal dari internal BPBD Kaltara.
“Sebagian personel telah mengikuti pelatihan, dan ke depan akan mendapatkan pembekalan lanjutan dari BNPB. Terutama terkait penggunaan aplikasi dan sistem terbaru,” ungkapnya.
Selain penguatan sistem komando, Pemprov Kaltara juga mengusulkan bantuan fisik berupa jembatan darurat tipe Bailey kepada BNPB.
Jembatan berbahan konstruksi baja tersebut bersifat mobile dan dapat dipasang sementara saat akses jalan terputus akibat banjir atau longsor.
“Tercatat sekitar 15 unit dengan variasi panjang 3 hingga 10 meter telah diusulkan. Meski jumlah yang disetujui masih menunggu keputusan pusat,” tandasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi