HARIAN RAKYAT KALTARA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) menyiapkan dua skema pembiayaan untuk menjamin layanan kelistrikan di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Upaya ini dilakukan melalui pengusulan anggaran dari APBN dan APBD, guna mempercepat pemerataan akses listrik hingga ke pelosok desa.
Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kaltara Yosua Batara mengatakan, dua skema tersebut menjadi strategi utama pemerintah daerah dalam menjawab kebutuhan listrik masyarakat. Khususnya di wilayah yang belum terjangkau jaringan secara optimal.
"Kami menggunakan dua jalur, melalui APBD dan APBN. Semua ini bagian dari upaya kita bagaimana menerangi seluruh wilayah Kaltara, terutama daerah 3T,” ujarnya, Selasa (17/2).
Untuk skema APBD, Pemprov Kaltara telah mengusulkan program kelistrikan yang menyasar 123 desa pada tahun anggaran 2026.
Desa-desa tersebut tersebar di sejumlah kabupaten dengan prioritas wilayah yang masih memiliki keterbatasan akses energi.
Sementara itu, melalui skema APBN, Dinas ESDM Kaltara menargetkan sebanyak 1.500 rumah tangga dapat memperoleh sambungan listrik baru.
Target tersebut berlaku untuk seluruh wilayah Kaltara, dengan fokus pada masyarakat yang belum menikmati listrik secara memadai.
"Target kita 1.500 rumah melalui APBN. Saat ini kami masih mengumpulkan dan memverifikasi data, agar usulan tersebut tepat sasaran,” ujarnya.
Ia berharap dukungan pemerintah pusat dapat kembali terealisasi seperti tahun sebelumnya.
Sehingga jumlah penerima manfaat bisa terus bertambah. Menurutnya, keberhasilan program kelistrikan sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan penyedia layanan listrik.
Pemprov Kaltara optimistis dengan dua skema tersebut, kesenjangan akses listrik di wilayah 3T dapat semakin ditekan.
Selain memberikan penerangan, listrik juga diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi desa. Lalu meningkatkan kualitas pendidikan, serta menunjang pelayanan kesehatan masyarakat.
“Intinya, kita ingin seluruh masyarakat Kaltara merasakan layanan listrik yang layak. Itu komitmen kami,” tegasnya.
Dengan perencanaan dan pendataan yang terus dimatangkan, Pemprov berharap program pemerataan listrik di 2026 berjalan lebih efektif dan menjangkau lebih banyak warga yang membutuhkan. (fai/uno)
Editor : Nurismi