HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) tengah menghitung ulang ruang fiskal daerah, di tengah meningkatnya beban pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Salah satu langkah strategis yang ditempuh, dengan mengusulkan pengalihan sekitar 37 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK) ke skema Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Usman menerangkan, langkah ini diambil bukan semata soal angka. Melainkan untuk menjaga keberlanjutan program prioritas daerah.
Selama ini, keterbatasan kuota PBI dari pemerintah pusat membuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara harus menanggung puluhan ribu warga yang seharusnya masuk kategori tanggungan pusat.
“Usulan pengalihan tersebut dilakukan setelah pertemuan Gubernur Kaltara dengan Menteri Sosial pada Jumat (6/2). Dalam pertemuan itu, Pemprov meminta agar warga yang masuk kategori Desil 1—5 kelompok masyarakat berpenghasilan rendah dapat sepenuhnya dibiayai melalui APBN,” terangnya, Jumat (13/2).
Ia menjelaskan saat ini lebih dari 300 ribu warga Kaltara masuk kategori Desil 1—5. Namun, kuota PBI-JK yang ditanggung pusat baru sekitar 176 ribu jiwa. Akibatnya, sekitar 44 ribu jiwa harus ditanggung melalui APBD.
Setelah dilakukan verifikasi dan validasi bersama Dinas Sosial serta Disdukcapil. Ditemukan sekitar 25 ribu jiwa yang sesuai kriteria Desil 1—5 namun belum terakomodasi.
Ditambah 11 ribu jiwa hasil pemutakhiran data terbaru, total sekitar 37 ribu jiwa yang diusulkan untuk dialihkan ke pembiayaan pusat.
“Jika 37 ribu jiwa ini bisa ditanggung APBN, beban fiskal daerah akan jauh lebih ringan. Anggaran bisa kami optimalkan untuk program kesehatan prioritas,” jelasnya.
Apabila usulan disetujui, jumlah peserta yang tetap ditanggung APBD diperkirakan tinggal sekitar 19 ribu jiwa.
Pemerintah pusat disebut merespons positif, meski kuota nasional PBI hampir terpenuhi dan masih memerlukan pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan.
Untuk memperkuat pengajuan, Pemprov akan menggelar rapat koordinasi teknis melibatkan Dinas Sosial, Disdukcapil, BPJS Kesehatan, DPMD, hingga pemerintah kabupaten/kota.
Sinkronisasi data menjadi fokus utama. Agar tidak terjadi tumpang tindih maupun warga miskin yang terlewat.
Jika pengalihan terealisasi, ruang fiskal yang tercipta direncanakan dialokasikan untuk percepatan penanganan stunting dan penguatan infrastruktur layanan kesehatan. Termasuk rencana pembangunan rumah sakit di Kilometer 4.
“JKN merupakan program nasional sehingga pembiayaan warga Desil 1—5 secara prinsip tanggung jawab pemerintah pusat,” tuturnya.
Daerah, kata Usman, tetap siap mendukung. Namun pembiayaan harus berjalan proporsional demi keberlanjutan pelayanan kesehatan di Kaltara. (fai/uno)
Editor : Nurismi