HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menetapkan visi pembangunan daerah lima tahun ke depan, yakni Menuju Kalimantan Utara sebagai Beranda Depan NKRI yang Makmur.
Visi tersebut menjadi landasan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kaltara Tahun 2025—2029.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menyampaikan, untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, pemerintah daerah telah menetapkan delapan program unggulan yang akan menjadi fokus pembangunan selama periode RPJMD.
Delapan program unggulan itu meliputi pembangunan sumber daya manusia yang sehat, cerdas, dan setara gender.
Pembangunan kawasan perbatasan yang sejahtera. Kemudian peningkatan produktivitas ekonomi kerakyatan dan pedesaan. Serta pengembangan sektor unggulan pangan dan agribisnis yang berkelanjutan.
“Selain itu, pemerintah daerah juga mendorong pembangunan ekonomi hijau dan biru yang berkelanjutan. Gerakan bersama membangun pariwisata dan budaya Kaltara, akselerasi konektivitas inter dan antarwilayah di Kalimantan Utara. Serta peningkatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif dan inovatif,” bebernya, belum lama ini.
Ia menegaskan, seluruh program unggulan tersebut disusun selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional serta kondisi strategis Kaltara sebagai wilayah perbatasan negara.
Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), pemerintah provinsi tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
Dalam regulasi tersebut, DPRD memiliki peran penting melalui penyampaian saran dan pendapat.
Berupa pokok-pokok pikiran DPRD yang bersumber dari hasil reses dan penjaringan aspirasi masyarakat.
Pokok-pokok pikiran DPRD tersebut menjadi bahan perumusan kegiatan pembangunan. Agar sejalan dengan sasaran pembangunan daerah, serta disesuaikan dengan kapasitas riil anggaran pemerintah daerah pada tahun perencanaan.
“Pemerintah daerah saat ini menghadapi keterbatasan fiskal yang cukup signifikan,” kata dia.
Kondisi tersebut, lanjut dia, berdampak pada kemampuan pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.
Khususnya terkait pembangunan infrastruktur pelayanan dasar, sarana dan prasarana ekonomi, pendidikan, kesehatan. Termasuk kebutuhan sosial lainnya yang terus meningkat seiring perkembangan teknologi.
“Kondisi ini membutuhkan strategi yang tepat, keterlibatan seluruh pihak, termasuk DPRD. Dengan tetap mengedepankan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan,” ujarnya.
Ia menegaskan setiap kebijakan dan program pembangunan harus dilaksanakan secara akuntabel, tidak melanggar aturan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
“Kami optimistis arah pembangunan 2025—2029 dapat berjalan efektif meski di tengah keterbatasan fiscal. Guna mewujudkan Kalimantan Utara sebagai beranda depan NKRI yang maju dan sejahtera,” tegasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi