HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) memperkuat komitmen penataan tata kelola pemerintahan, dengan menekankan integritas aparatur sipil negara (ASN) dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program pembangunan.
Langkah ini dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, agar pemerintah daerah menutup seluruh celah penyimpangan anggaran.
Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang menegaskan, seluruh ASN di lingkungan Pemprov Kaltara wajib menjalankan program secara jujur, transparan, dan akuntabel.
Ia mengingatkan agar tidak ada praktik manipulasi anggaran maupun penyusunan kegiatan yang tidak benar-benar dilaksanakan.
“Presiden mengingatkan dengan jelas, jangan ada mark up anggaran. Jangan sampai nilai yang seharusnya Rp 300 ribu dinaikkan menjadi Rp 700 ribu,” tegasnya, Selasa (10/2).
Menurutnya, pengaturan nilai anggaran di luar kewajaran serta kegiatan fiktif. Merupakan bentuk penyimpangan serius yang berpotensi menjerumuskan ASN ke dalam tindak pidana korupsi.
Pemprov Kaltara tidak akan memberikan ruang toleransi terhadap praktik-praktik tersebut.
Ia memastikan setiap ASN yang terbukti melakukan pelanggaran akan langsung diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Penindakan ini, kata dia, merupakan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Ini bukan sekadar peringatan, tapi komitmen. Manipulasi anggaran, kegiatan fiktif, dan bentuk penyimpangan lain yang mengarah pada korupsi tidak boleh terjadi,” ujarnya.
Selain pengelolaan anggaran, Gubernur juga menyampaikan perhatian pemerintah pusat terhadap persoalan kebersihan lingkungan. Khususnya maraknya sampah plastik yang mengganggu keindahan kota.
“Isu tersebut dinilai tidak hanya berdampak pada estetika. Tetapi juga pada kualitas lingkungan dan kesehatan masyarakat,” terangnya.
Ia menyatakan akan meneruskan atensi tersebut kepada para bupati dan wali kota di Kalimantan Utara. Agar segera melakukan langkah konkret sesuai kewenangan masing-masing daerah.
“Untuk Kaltara, hal-hal yang mengganggu keindahan kota akan kita sampaikan kepada bupati dan wali kota agar segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
Dengan pengetatan pengawasan anggaran serta perhatian terhadap kebersihan lingkungan, Pemprov Kaltara menegaskan keseriusannya dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, tertib, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. (fai/uno)
Editor : Nurismi