HARIAN RAKYAT KALTARA - Fungsi intermediasi perbankan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) sepanjang 2025 menunjukkan penguatan signifikan.
Di tengah perlambatan Dana Pihak Ketiga (DPK), penyaluran kredit justru melaju pesat. Terutama pada pembiayaan investasi yang menopang sektor-sektor produktif.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Kaltara mencatat total kredit perbankan tumbuh 68,24 persen secara tahunan (year on year/yoy).
Akselerasi tersebut didominasi oleh kredit investasi yang melonjak tajam hingga 162,05 persen (yoy).
Mencerminkan meningkatnya kebutuhan pembiayaan ekspansi usaha dan realisasi proyek berskala menengah hingga panjang.
Kepala KPwBI Kaltara Hasiando Ginsar Manik mengatakan, lonjakan kredit investasi menjadi indikator menguatnya aktivitas ekonomi daerah, khususnya pada sektor industri pengolahan dan pertambangan.
“Pertumbuhan kredit investasi menunjukkan meningkatnya aktivitas ekonomi produktif yang berdampak jangka panjang terhadap perekonomian daerah,” ujarnya.
Selain kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi juga tetap tumbuh, meski dengan laju yang lebih moderat.
Struktur pertumbuhan tersebut dinilai sejalan dengan arah pembangunan ekonomi Kalimantan Utara yang bertumpu pada penguatan sektor unggulan dan penciptaan nilai tambah.
Dari sisi kualitas, ekspansi kredit tetap berada dalam koridor aman. Rasio kredit bermasalah atau Non Performing Loan (NPL) tercatat 2,14 persen, jauh di bawah ambang batas 5 persen.
NPL pada seluruh jenis kredit, baik modal kerja, investasi, maupun konsumsi terkendali dan relatif stabil.
“Perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan risiko. Sehingga pertumbuhan kredit tetap sehat,” kata Hasiando.
Sementara itu, dari sisi penghimpunan dana, DPK perbankan mengalami kontraksi 3,76 persen (yoy).
Penurunan terutama terjadi pada giro dan deposito. Seiring perubahan preferensi masyarakat dan dinamika likuiditas.
Di tengah kontraksi tersebut, tabungan masih tumbuh 6,48 persen, menandakan daya simpan masyarakat tetap terjaga.
Secara nominal, DPK perbankan dinilai masih berada pada level yang memadai untuk menopang fungsi intermediasi.
Hasiando menegaskan, perlambatan DPK tidak mengganggu likuiditas perbankan. Optimalisasi pengelolaan dana dan sumber pembiayaan alternatif dinilai mampu menjaga kelancaran penyaluran kredit.
“Likuiditas perbankan masih kuat dan fungsi intermediasi tetap berjalan dengan baik,” ujarnya.
Ke depan, Bank Indonesia mendorong agar pertumbuhan kredit terus diarahkan ke sektor produktif.
Khususnya industri pengolahan dan pertambangan, yang dinilai memiliki efek berganda terhadap penyerapan tenaga kerja, penguatan rantai pasok, dan peningkatan nilai tambah regional.
“Pertumbuhan kredit harus dijaga agar berimbang antara ekspansi dan kehati-hatian demi stabilitas sistem keuangan daerah,” pungkas Hasiando. (sas/uno)
Editor : Nurismi