HARIAN RAKYAT KALTARA - Tekanan fiskal akibat efisiensi anggaran mendorong Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) untuk mengubah strategi pembangunan.
Di tengah keterbatasan anggaran, kolaborasi lintas sektor dan investasi berkelanjutan menjadi kunci menjaga keberlangsungan program prioritas daerah.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius mengatakan, penurunan kapasitas fiskal bukan hanya dialami Kaltara, melainkan hampir seluruh daerah di Indonesia.
APBD Kaltara yang sebelumnya berada di kisaran Rp 3,4 triliun kini turun menjadi sekitar Rp 2,2 triliun.
“Kalau dibilang goyang, pemerintahan tidak goyang. Tapi memang pelayanan tidak bisa semaksimal sebelumnya. Ini menjadi pekerjaan rumah bersama,” ujarnya, Kamis (29/1).
Kondisi tersebut membuat seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) harus menyesuaikan ulang perencanaan dan target kinerja.
Target pembangunan 2026 berpotensi tidak sepenuhnya tercapai sesuai RPJMD. Namun pemerintah optimistis kekurangan tersebut dapat ditutupi pada tahun berikutnya.
Untuk mengatasi keterbatasan anggaran, Pemprov Kaltara mengintensifkan kolaborasi dengan berbagai pihak.
Tidak hanya dengan kementerian dan lembaga pusat, tetapi juga dunia usaha, DPR RI, DPRD, hingga optimalisasi dana aspirasi. Agar sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Sekarang bukan lagi pentahelix, tapi multihelix. Semua pihak kita libatkan untuk mencari sumber pembiayaan,” jelasnya.
Selain kolaborasi, pemerintah daerah juga membuka ruang investasi seluas-luasnya dengan tetap mengedepankan prinsip ramah lingkungan.
Hal ini sejalan dengan target RPJMD Kaltara, untuk meningkatkan kelestarian lingkungan hidup dan menurunkan emisi gas rumah kaca.
“Sebagian besar tawaran investasi yang masuk telah mengusung konsep berkelanjutan. Meski realisasinya masih berproses akibat dinamika ekonomi nasional dan global,” tuturnya.
Di sisi lain, Pemprov Kaltara memastikan kesiapan daerah terhadap program strategis nasional, seperti pembangunan sekolah Garuda dan sekolah rakyat.
Dari sisi lahan, pemerintah daerah dinilai telah siap, sementara pembangunan fisik menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
“Strateginya jelas, memperkuat kolaborasi dan investasi berkelanjutan. Itu cara kita memastikan pembangunan tetap berjalan di tengah keterbatasan anggaran,” tutupnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi