HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan lakukan langkah cepat dalam mengoptimalkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Salah satu fokus utama yang kini didorong berkaitan pencapaian target Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2), yang dinilai masih memiliki potensi besar untuk dimaksimalkan.
Melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Bulungan, pemerintah daerah menggencarkan upaya koordinasi lintas instansi. Guna memperkuat basis data dan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak.
Kepala Bapenda Bulungan HM Zulkifli Salim yang baru dua minggu dilantik secara definitif menegaskan, optimalisasi PBB-P2 membutuhkan kerja sama konkret antarinstansi.
Khususnya dengan Badan Pertanahan Nasional/Agraria dan Tata Ruang (BPN/ATR) Bulungan.
“Harus ada langkah-langkah konkret kerja sama kedua belah pihak, khususnya dalam mengoptimalkan capaian PBB-P2,” ujarnya, Kamis (29/1).
Ia menjelaskan, hasil pertemuan yang dilakukan bersama pihak BPN/ATR memberikan arah yang jelas. BPN/ATR pun siap berkolaborasi dengan Bapenda Bulungan.
Komitmen tersebut disambut positif dan akan segera ditindaklanjuti dengan penyusunan langkah-langkah nyata. Guna merealisasikan kerja sama yang telah disepakati.
“Ini menjadi dasar kuat bagi kami untuk segera menyusun langkah teknis dalam rangka meningkatkan PAD Bulungan,” jelasnya.
Ia menilai BPN/ATR Bulungan sangat kooperatif dan terbuka terhadap upaya sinergi antarlembaga.
Kedua belah pihak sepakat untuk bersikap terbuka dan berpikiran maju demi menemukan solusi terbaik dalam peningkatan PAD, khususnya dari sektor PBB-P2.
“Substansi paling krusial, rencana sinkronisasi data dasar pertanahan. Bapenda dan BPN akan mengawinkan dua basis data utama, yakni Nomor Objek Pajak (NOP) milik Bapenda dengan Nomor Induk Bidang Tanah (NIB) atau data bidang tanah milik BPN,” ungkapnya.
Melalui kompilasi kedua data tersebut, diharapkan akan lahir data baru yang lebih mutakhir, valid, dan akurat.
Data ini nantinya mampu menunjukkan secara jelas identitas pemilik tanah, luas lahan, serta alamat objek pajak. Sehingga meminimalkan potensi kebocoran pajak.
Zulkifli menegaskan, kerja sama ini bermuara pada satu tujuan utama, yakni meningkatkan PAD Bulungan sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah.
Dengan PAD yang kuat, pemerintah daerah diharapkan mampu mempercepat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. (fai/uno)
Editor : Nurismi