HARIAN RAKYAT KALTARA - Efisiensi anggaran yang diberlakukan Pemerintah Pusat berdampak pada perencanaan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Meski demikian, Pemprov Kaltara memastikan kebijakan tersebut tidak mengganggu stabilitas pemerintahan maupun arah pembangunan daerah.
Kepala Bappeda Litbang Kaltara Bertius mengatakan, penyesuaian anggaran telah diantisipasi sejak tahap awal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Informasi terkait perubahan transfer keuangan dari Pemerintah Pusat telah diterima sebelum APBD ditetapkan.
Sehingga perencanaan program tahun anggaran 2026 disusun berdasarkan kemampuan fiskal yang realistis.
“Efisiensi ini bukan sesuatu yang tiba-tiba. Sejak awal, APBD kita sudah menyesuaikan dengan kondisi keuangan daerah yang tersedia,” kata dia, Rabu (28/1).
Ia mengakui, keterbatasan anggaran berpengaruh terhadap target pembangunan daerah.
Target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) disusun secara bertahap, baik tahunan maupun lima tahunan.
Dengan kondisi fiskal saat ini, capaian target pada 2026 berpotensi mengalami penyesuaian.
“Bisa saja target 2026 tidak setinggi yang direncanakan sebelumnya. Namun itu tidak menjadi persoalan, selama target lima tahunan RPJMD tetap bisa dicapai,” ujarnya.
Di tengah tekanan fiskal tersebut, pelayanan dasar kepada masyarakat tetap menjadi prioritas utama. Pemerintah daerah berkomitmen memastikan layanan public.
Khususnya sektor-sektor dasar, tetap berjalan optimal sebagai kewajiban negara kepada masyarakat.
Untuk menjaga kesinambungan pembangunan, Pemprov Kaltara juga terus membangun komunikasi intensif dengan Pemerintah Pusat.
“Ini bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan membuka peluang dukungan pembiayaan bagi program prioritas daerah,” jelasnya.
Sejumlah program strategis yang sejalan dengan prioritas nasional tetap dilanjutkan. Di antaranya ketahanan pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pembangunan infrastruktur dasar. Meski demikian, pelaksanaannya masih berlangsung secara bertahap.
“Kalau diukur secara kasar, progresnya saat ini berada di kisaran 10 hingga 15 persen. Ini wajar karena kita masih berada di tahun kedua pelaksanaan RPJMD,” terangnya.
Ia menegaskan, efisiensi anggaran justru menjadi ujian sekaligus momentum bagi pemerintah daerah.
Untuk memperkuat perencanaan, meningkatkan sinergi lintas sektor. Termasuk memastikan pembangunan tetap berjalan berkelanjutan meski dalam keterbatasan anggaran. (fai/uno)
Editor : Nurismi