HARIAN RAKYAT KALTARA - Komitmen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan dalam membangun sistem jaminan kesehatan yang inklusif kembali mendapat pengakuan nasional.
Pemkab Bulungan meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award tingkat Madya.
Sebuah apresiasi atas konsistensi daerah dalam memperluas akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.
Penghargaan tersebut diterima oleh Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bulungan, Risdianto didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan, drg H Imam Sujono dalam seremoni yang diselenggarakan Pemerintah Pusat.
UHC Award tingkat Madya diserahkan langsung oleh Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Muh Iskandar.
Risdianto menerangkan, capaian ini menandai keberhasilan Bulungan dalam mengelola program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) secara berkelanjutan.
Tidak hanya dari sisi kepesertaan, tetapi juga dari dukungan kebijakan dan pembiayaan daerah.
“Pemerintah pusat menilai Bulungan mampu menjaga keseimbangan antara perluasan cakupan peserta dan keberlangsungan program jaminan kesehatan,” kata dia, Selasa (27/1).
Ia menyatakan, UHC Award menjadi refleksi arah kebijakan daerah yang menempatkan kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat.
Menurutnya, jaminan kesehatan bukan sekadar target administrative. Melainkan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak dasar warga.
“Penghargaan ini menunjukkan kebijakan yang berpihak pada masyarakat harus dijalankan secara konsisten dan berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Bulungan Imam Sujono menegaskan capaian tersebut menjadi pemacu untuk meningkatkan kualitas layanan.
Fokus ke depan, kata dia, penguatan layanan kesehatan primer. Agar manfaat jaminan kesehatan benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke wilayah terpencil.
Berdasarkan penilaian Pemerintah Pusat, Kabupaten Bulungan memenuhi sejumlah indikator utama UHC.
“Cakupan kepesertaan JKN tergolong tinggi dan didukung oleh keaktifan peserta yang berada pada kategori baik. Selain itu, pemerintah daerah dinilai konsisten mengalokasikan anggaran untuk menjamin kepesertaan masyarakat, khususnya bagi kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI) daerah,” jelasnya.
Akses layanan kesehatan juga menjadi faktor penting. Fasilitas pelayanan kesehatan di Bulungan.
Mulai dari tingkat pertama hingga rujukan, telah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan dan relatif mudah dijangkau masyarakat.
Sinergi lintas sektor antara pemerintah daerah, BPJS Kesehatan, dan fasilitas kesehatan turut memperkuat pelaksanaan program UHC.
Dengan raihan UHC Award tingkat Madya ini, Pemkab Bulungan menegaskan langkahnya untuk terus memperkuat sistem jaminan kesehatan.
Sebagai fondasi pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi