HARIAN RAKYAT KALTARA - Dinas Pariwisata (Dispar) Kaltara pada tahun ini fokus utama dengan membangun pariwisata perbatasan.
Kebijakan ini diambil sebagai langkah strategis di tengah keterbatasan anggaran, dengan memaksimalkan potensi wilayah.
Kepala Dispar Kaltara Njau Anau mengatakan, penurunan anggaran pada tahun 2026 ini membuat pemerintah harus lebih cermat dalam menentukan prioritas program.
Dalam kondisi tersebut, destinasi wisata di wilayah perbatasan dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Karena sebagian di antaranya telah memiliki perencanaan dan aktivitas wisata yang berjalan.
“Kita tetap memprioritaskan destinasi unggulan, termasuk kawasan perbatasan. Namun semua disesuaikan dengan kemampuan anggaran,” ujarnya, belum lama ini.
Ia menjelaskan, arah kebijakan pariwisata Kaltara di 2026 bertumpu pada tiga pilar utama.
Yakni pengembangan destinasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia pariwisata, serta penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) bagi pelaku ekonomi kreatif.
Ketiga fokus tersebut dinilai saling berkaitan dalam mendorong daya saing pariwisata perbatasan.
Dalam konteks destinasi, wilayah perbatasan seperti Pulau Sebatik menjadi salah satu perhatian utama.
Kawasan ini dinilai memiliki keunikan tersendiri. Karena berbatasan langsung dengan negara tetangga dan telah memiliki beberapa titik wisata yang berkembang.
“Selain Sebatik, Kabupaten Malinau dengan kawasan Tanah Ulen dan desa-desa wisata juga menjadi contoh pengembangan pariwisata yang mengedepankan kearifan lokal di wilayah terpencil dan perbatasan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, dengan keterbatasan anggaran, pemerintah tidak akan membuka destinasi baru yang membutuhkan kajian panjang dan biaya besar.
Sebaliknya, penguatan destinasi yang sudah ada dipandang lebih efektif untuk memberikan dampak ekonomi secara langsung bagi masyarakat setempat.
“Kita optimis, tapi juga realistis. Fokus kita pada kawasan yang sudah berjalan, termasuk perbatasan, agar hasilnya lebih maksimal,” ujarnya.
Selain mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Dispar Kaltara juga berupaya memperkuat dukungan dari Pemerintah Pusat.
“Komunikasi terus kita dibangun dengan kementerian terkait serta DPR RI. Untuk mendorong perhatian dan dukungan terhadap pengembangan pariwisata perbatasan di Kaltara,” tukasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi