Utama Pemerintahan Sanggam Kaltara Ekonomi Kombis Gaya Hidup All Sport Makan-Makan Parlementaria Polhukrim Entertaiment Catatan

Kaltara Targetkan Bebas Kendaraan Fosil 4 Tahun Lagi, SPKL Mulai Disebar di Kantor Pemerintahan

Beraupost • Jumat, 16 Januari 2026 | 08:55 WIB
RAMAH LINGKUNGAN: Kendaraan listrik yang digunakan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan. (FAISAL/HRK)
RAMAH LINGKUNGAN: Kendaraan listrik yang digunakan Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan. (FAISAL/HRK)

HARIAN RAKYAT KALTARA — Sebagai komitmen dalam transisi energi dengan menerapkan penggunaan kendaraan listrik di lingkungan pemerintahan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) mulai menggunakan kendaraan listrik.

Ini juga menjadi bagian dari komitmen daerah, dalam mendukung pengurangan emisi karbon. Sekaligus mendorong pemanfaatan energi ramah lingkungan.

Langkah tersebut terlihat saat Gubernur Kaltara Zainal Arifin Paliwang, menghadiri sejumlah kegiatan menggunakan mobil listrik.

Kehadiran kendaraan bebas emisi itu menjadi simbol awal perubahan pola transportasi dinas di lingkup Pemprov Kaltara.

Zainal menjelaskan, kendaraan listrik yang digunakan saat ini bukan hasil pengadaan aset baru, melainkan disewa dari pihak ketiga.

Mulai tahun ini, Pemprov Kaltara memutuskan untuk menghentikan pengadaan kendaraan dinas konvensional dan beralih pada skema sewa, dengan prioritas kendaraan ramah lingkungan.

“Mobil ini kita sewa dari pihak ketiga. Jadi mulai tahun ini Pemprov tidak ada lagi pengadaan kendaraan. Kita memilih menyewa, dan kita upayakan kendaraan yang digunakan kendaraan ramah lingkungan,” ujarnya, Rabu (14/1).

Menurutnya, kendaraan listrik sebenarnya tidak tergolong mahal jika harus dibeli. Dengan kisaran harga Rp 550 juta hingga Rp 600 juta per unit.

Namun, Pemprov memilih opsi sewa sebagai langkah awal yang lebih fleksibel, sekaligus efisien dari sisi pengelolaan anggaran.

Pada tahap awal, kendaraan listrik tersebut digunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltara.

Ke depan, Pemprov menargetkan penggunaan kendaraan listrik akan diperluas secara bertahap di lingkungan pemerintahan.

“InsyaAllah ke depannya kita lakukan bertahap. Pengadaan kendaraan sudah tidak ada lagi, tapi kita sewa dari pihak ketiga,” ungkapnya.

Ia menargetkan proses transisi dari kendaraan berbahan bakar fosil menuju kendaraan listrik dapat tercapai sepenuhnya dalam kurun waktu tiga hingga empat tahun ke depan.

Target tersebut diharapkan sejalan dengan rampungnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) di Kaltara, yang akan memperkuat pasokan energi bersih.

Selain ramah lingkungan, kendaraan listrik juga menawarkan berbagai keunggulan teknologi. Gubernur bahkan sempat menyinggung fitur canggih berbasis perintah suara yang terpasang di mobil tersebut.

“Keistimewaannya banyak. Misalnya kita bilang hidupkan AC, langsung hidup tanpa tekan tombol,” kata dia.

Dari sisi infrastruktur pendukung, Pemprov Kaltara juga telah memiliki Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik (SPKL) di lingkungan kantor pemerintahan dan rumah jabatan.

Ke depan, Pemprov berencana berkoordinasi dengan PLN untuk memperbanyak SPKL. Tidak hanya di Kaltara tetapi juga di daerah lain, guna menunjang mobilitas kendaraan listrik.

“Satu kali pengisian daya, kendaraan listrik yang digunakan mampu menempuh jarak hingga 500 kilometer,” pungkasnya. (fai/uno)

Editor : Nurismi
#kendaraan listrik #pemprov kaltara