HARIAN RAKYAT KALTARA — Wakil Gubernur (Wagub) Kalimantan Utara (Kaltara), Ingkong Ala menghadiri peresmian Sekolah Rakyat Terintegrasi (STR) 9 Banjarbaru, di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan (BBPPK) Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Senin (12/1) lalu.
Peresmian ini dilakukan serentak se-Indonesia langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto sebagai bagian dari program strategis nasional di bidang pendidikan.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyampaikan kehadiran 166 Sekolah Rakyat merupakan langkah awal dari target besar pemerintah hingga tahun 2029 mendatang.
Ia menerangkan pemerintah menargetkan pembangunan 500 Sekolah Rakyat di seluruh Indonesia.
“Kita berhasil melihat dan meresmikan 166 Sekolah Rakyat. Sasaran kita adalah 500 Sekolah Rakyat sampai tahun 2029, insyaAllah akan tercapai,” kata Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo juga menegaskan cita-citanya untuk menghapus kemiskinan ekstrem di Indonesia.
Dengan mengajak seluruh elemen bangsa untuk terus bersatu dan bekerjasama dalam menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia.
“Saya mengajak seluruh bangsa Indonesia, mari kita bersatu, mari kita kerja sama untuk menghilangkan kemiskinan dan kelaparan dari Indonesia,” ucap Presiden.
Lebih lanjut, Presiden menekankan negara akan terus berjuang. Agar kekayaan nasional dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.
Melalui Sekolah Rakyat menjadi simbol kehadiran negara bagi anak-anak dari keluarga tertinggal.
Di kesempatan ini, Wagub Ingkong menyampaikan apresiasi atas peluncuran program Sekolah Rakyat yang dinilai sangat relevan dengan kondisi Kaltara sebagai wilayah perbatasan.
Wagub menjelaskan kehadiran Sekolah Rakyat menjadi solusi strategis untuk menjangkau anak-anak dari keluarga prasejahtera serta masyarakat di wilayah 3T (Terpencil, Terdepan, Terluar).
“Sekolah Rakyat di Kaltara diharapkan mampu membuka akses pendidikan yang lebih luas dan merata. Sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah perbatasan,” kata Ingkong.
Berdasarkan perintah Presiden Prabowo, Ingkong menegaskan Pemerintah Provinsi Kaltara siap mendukung penuh implementasi Sekolah Rakyat.
Dari sisi penyediaan sarana dan prasarana, dukungan tenaga pendidik maupun penguatan sinergi antara pemerintah pusat, daerah dan masyarakat.
“Dengan hadirnya Sekolah Rakyat di Kaltara diharapkan angka partisipasi sekolah dapat meningkat serta kesenjangan pendidikan antarwilayah dapat ditekan,” pungkasnya.
Program Sekolah Rakyat menjadi bagian dari upaya jangka panjang pemerintah dalam membangun generasi muda yang tangguh, mandiri dan siap bersaing di masa depan.
Kehadiran Sekolah Rakyat sebagai solusi pemerataan akses pendidikan bagi masyarakat. Meski sempat menghadapi kendala teknis, program yang digagas pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial ini kini memasuki tahapan verifikasi lahan.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltara Obed Daniel menegaskan, komitmen daerah terhadap program Sekolah Rakyat sudah ditunjukkan sejak awal.
Bahkan, Kaltara termasuk daerah yang aktif mengajukan usulan sejak program ini pertama kali diluncurkan.
“Sekolah Rakyat di Kaltara bukan rencana semata. Tapi memang sudah kami perjuangkan sejak awal,” ujarnya, Selasa (13/1).
Pada tahap awal, usulan Sekolah Rakyat diajukan oleh tiga wilayah, yakni Pemerintah Provinsi Kaltara, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan.
Ketiganya mengikuti tahapan verifikasi awal yang dilaksanakan Kementerian Sosial di Kalibata, Jakarta.
Dari provinsi, Pemprov Kaltara mengajukan lahan di Desa Gunung Sari seluas 5 hektare. Lahan tersebut sempat mendapat dukungan penuh, bahkan Gubernur Kaltara bersama perangkat desa dan OPD terkait melakukan pemasangan patok sebagai tanda kesiapan lokasi.
“Dalam proses lanjutan, Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR) belum memberikan persetujuan. Salah satu pertimbangannya luas lahan yang dinilai belum memenuhi standar minimal Sekolah Rakyat, yakni sekitar 6,3 hektare,” jelasnya.
Selain itu, muncul catatan mengenai dugaan isu sosial di lokasi tersebut. Obed menegaskan, catatan itu tidak sesuai kondisi di lapangan.
Lahan itu hasil kesepakatan bersama masyarakat melalui musyawarah desa. Tidak ada konflik atau penolakan.
“Kami sudah klarifikasi langsung ke kementerian,” imbuhnya.
Tak berhenti di situ, Pemprov Kaltara segera menyiapkan langkah alternatif. Lokasi kedua pun diajukan, kali ini di Desa Ardimulyo dengan luas lahan sekitar 8 hektare.
Lokasi ini dinilai lebih representatif dan memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Kami tidak ingin proses ini terhenti. Karena itu kami ajukan lokasi kedua yang lebih luas. Presentasi juga sudah kami lakukan di kementerian pada November lalu,” terangnya.
Saat ini, seluruh usulan masih dalam tahap verifikasi. Pemprov Kaltara berharap proses tersebut dapat segera rampung. Sehingga pembangunan Sekolah Rakyat bisa segera direalisasikan.
“Kehadiran Sekolah Rakyat diharapkan menjadi tonggak penting dalam membuka akses pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan bagi masyarakat Kalimantan Utara,” harapnya. (dksip/fai/uno)
Editor : Nurismi