HARIAN RAKYAT KALTARA — Program Dokter Terbang untuk melayani wilayah Daerah Tertinggal, Perbatasan, dan Kepulauan (DTPK) di Kalimantan Utara tetap berlanjut pada 2026.
Meski mengalami penyesuaian anggaran cukup signifikan. Dari sebelumnya mencapai sekitar Rp 1,5 miliar, anggaran program ini kini dipangkas menjadi Rp 500 juta atau turun lebih dari 50 persen.
Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara Usman mengatakan, penyesuaian anggaran tersebut merupakan arahan langsung Gubernur Kaltara.
Agar pelaksanaan program tersebut lebih efektif, tepat sasaran, dan berorientasi pada kualitas pelayanan.
“Berdasarkan arahan Pak Gubernur, Program Dokter Terbang ini harus benar-benar diefektifkan. Karena itu, kami lakukan pemetaan ulang wilayah sasaran agar anggaran yang tersedia bisa memberikan dampak maksimal,” ujarnya, Senin (12/1).
Menurutnya, pemetaan dilakukan dengan melihat tingkat akses masyarakat terhadap layanan kesehatan rujukan, khususnya rumah sakit.
Wilayah yang dinilai sudah memiliki akses relatif lebih mudah akan dialihkan. Sementara daerah dengan akses kesehatan yang sangat terbatas menjadi prioritas utama.
“Kalau suatu wilayah sudah lebih mudah menjangkau rumah sakit, tentu kita alihkan. Yang menjadi prioritas daerah yang memang sangat sulit aksesnya, sehingga dokter terbang benar-benar dibutuhkan,” jelasnya.
Ia menegaskan, penajaman sasaran ini tidak semata-mata melihat jumlah kunjungan. Melainkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.
Dengan pendekatan tersebut, meski anggaran berkurang, manfaat program diharapkan tetap optimal.
“Yang kita lihat bukan hanya frekuensi terbangnya, tetapi bagaimana kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat. Itu yang menjadi fokus utama,” ujarnya.
Program Dokter Terbang ini sepenuhnya didanai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Utara.
Dalam pelaksanaannya, layanan yang diberikan tidak hanya pemeriksaan Kesehatan. Tetapi juga mencakup penyediaan obat-obatan bagi masyarakat di wilayah sasaran.
Untuk penentuan lokasi prioritas, Dinkes Kaltara masih menyusun rincian wilayah yang akan dilayani.
Sejumlah daerah perbatasan seperti Krayan dan wilayah terpencil lainnya, menjadi perhatian dalam pemetaan tersebut.
“Nanti akan kami sampaikan secara rinci berapa wilayah yang menjadi sasaran. Prinsipnya, kita melihat kebutuhan riil di lapangan dan menyesuaikannya dengan kemampuan anggaran,” terangnya.
Meski anggaran menurun, Pemprov Kaltara berharap program tetap berjalan berkelanjutan dan mampu menjawab tantangan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil dan perbatasan. (fai/uno)
Editor : Nurismi