HARIAN RAKYAT KALTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) mengambil langkah cepat dengan merencanakan penetapan status Siaga Darurat Bencana Hidrometeorologi.
Keputusan ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ancaman banjir dan tanah longsor di sejumlah wilayah Bumi Benuanta belakangan ini.
Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setprov Kaltara Datu Iqro Ramadhan menjelaskan, bahwa kebijakan ini disepakati setelah tiga daerah Nunukan, Malinau, dan Tarakan lebih dulu menetapkan status serupa.
Melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur yang tengah diproses, status siaga ini nantinya akan mencakup seluruh wilayah Kaltara secara kolektif.
“Lebih dari separuh kabupaten/kota sudah menetapkan status siaga. Jadi kita tindak lanjuti di tingkat provinsi agar koordinasi lebih padu. Meski Bulungan dan Tana Tidung belum menetapkan mandiri, dengan SK Gubernur nanti semua otomatis mencakup wilayah tersebut,” ujarnya, Rabu (7/1).
Bukan tanpa alasan pemerintah memperketat pengawasan. Datu Iqro menekankan pentingnya belajar dari sejarah kelam banjir besar tahun 2015 yang merendam Kaltara selama hampir sepekan dan memicu pengungsian massal.
“Kita tidak ingin bencana datang saat kita tidak siap. Intinya, aparatur di provinsi maupun kabupaten/kota harus siaga di lapangan. Kita fokus pada hidrometeorologi basah, seperti banjir dan longsor, terutama di Tarakan yang potensi longsornya tertinggi,” kata dia.
Terkait durasi status siaga, pemerintah masih akan menyesuaikan dengan laporan prakiraan cuaca dari BMKG serta instruksi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).
Senada dengan hal tersebut, Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kaltara Andi Amriampa menyebutkan, status siaga darurat ini merupakan "lampu hijau" untuk mengerahkan seluruh kekuatan sumber daya, baik personel maupun peralatan.
“Jika sudah status siaga, semua unsur di bawah koordinasi BPBD dalam posisi standby. Ini memudahkan kita dalam hal koordinasi dan pengerahan bantuan secara cepat,” terangnya.
Ia menyoroti ancaman banjir "kiriman" di wilayah Malinau dan Nunukan yang sering kali datang tiba-tiba akibat curah hujan tinggi di wilayah hulu.
Untuk mengantisipasi keterlambatan evakuasi, BPBD telah menginstruksikan petugas lapangan untuk memantau debit air secara real-time.
Selain kesiapan personel, BPBD Kaltara juga memastikan aspek kebutuhan dasar warga tidak terganggu.
Stok logistik di gudang-gudang bantuan dipastikan dalam kondisi aman guna menghindari kepanikan saat bencana terjadi.
“Keselamatan masyarakat nomor satu. Peralatan seperti perahu karet dan tenda pengungsian sudah kami instruksikan, untuk dicek kelayakannya. Jangan sampai saat dibutuhkan alatnya malah rusak,” tegasnya.
Ia juga memetakan karakteristik ancaman di daerah lain, seperti ancaman luapan Sungai Kayan di Bulungan dan risiko tanah longsor di Tarakan.
Dengan penetapan status ini, diharapkan seluruh wilayah di Kaltara memperketat pengawasan demi meminimalisir risiko dampak bencana. (fai/uno)
Editor : Nurismi