HARIAN RAKYAT KALTARA — Realisasi penyerapan belanja daerah, khususnya pada sektor belanja modal di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) masih menunjukkan angka yang cukup rendah di kuartal akhir tahun 2025.
Berdasarkan data terbaru, serapan belanja modal tercatat baru menyentuh angka 29 persen. Turun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024 yang mampu mencapai 56 persen.
Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Kalimantan Utara, Ika H Novianti mengungkapkan, kebijakan efisiensi yang diterapkan beberapa waktu lalu menjadi salah satu faktor yang memperlambat laju pelaksanaan kegiatan di lapangan.
Kebijakan ini ditengarai memengaruhi ritme penyelesaian proyek, serta proses administrasi penyerapan anggaran.
Meski angka nominal yang tercatat masih rendah, pemerintah menekankan hal tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi riil di lapangan.
Ada kemungkinan banyak kegiatan fisik yang sebenarnya sudah rampung 100 persen. Namun belum dilaporkan secara administratif ke kas daerah.
“Bisa jadi kegiatannya sudah dilaksanakan, yang belum pertanggungjawaban keuangannya. Jadi belum dimintakan secara keuangan ke kas daerahnya,” jelasnya, beberapa waktu lalu.
Hal ini mengakibatkan adanya jeda antara penyelesaian fisik proyek dengan pencatatan nilai serapan anggaran.
Hambatan logistik di lapangan, mengakibatkan rendahnya serapan belanja modal bukan hanya perkara administrasi. Melainkan juga dipengaruhi tantangan teknis yang khas di wilayah Kalimantan Utara.
Beberapa faktor utama yang menghambat percepatan pembangunan infrastruktur seperti jalan dan jembatan antara lain kondisi cuaca yang tidak menentu.
“Ada juga dikarenakan sulitnya akses dan pasokan bahan bangunan di lokasi proyek. Kurangnya dukungan alat berat di titik-titik pembangunan menjadi tantangan tersendiri,” jelasnya.
Pemerintah mengakui adanya fenomena "penyakit" tahunan. Di mana penyerapan anggaran cenderung menumpuk di bulan Desember.
Meskipun saat ini angka serapan terlihat rendah, diprediksi akan terjadi lonjakan signifikan pada penutupan tahun anggaran. Saat seluruh laporan pertanggungjawaban masuk.
Ini potret November, tetapi di Desember biasanya akan agak tinggi karena kegiatan sudah selesai.
Upaya percepatan terus didorong agar pembangunan tidak hanya menumpuk di akhir tahun.
Meskipun berbagai kendala pengadaan melalui lelang maupun e-katalog masih memerlukan waktu dalam prosesnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi