HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah daerah di berbagai wilayah berpotensi menghadapi kendala dalam pelaksanaan sejumlah program pada 2026 mendatang.
Hal ini menyusul adanya kebijakan pemotongan atau penurunan signifikan anggaran Transfer ke Daerah (TKD), dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Pemangkasan TKD tersebut dikhawatirkan berdampak pada pembiayaan program-program yang menjadi kewenangan daerah. Terutama yang bersumber dari dana transfer pusat.
Meski demikian, tidak semua program dipastikan terdampak langsung, salah satunya Program Keluarga Harapan (PKH).
Kepala Dinas Sosial Kalimantan Utara Obed Daniel Lumban Toding menegaskan, PKH relatif aman dari dampak pemotongan TKD.
PKH merupakan program nasional yang langsung ditangani oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia.
“Kalau PKH itu hampir tidak boleh dibilang terdampak. Dampaknya sangat kecil, karena Program Keluarga Harapan ini langsung ditangani oleh Kementerian Sosial,” ujarnya, Minggu (28/12).
Ia menjelaskan, justru organisasi perangkat daerah (OPD) maupun lembaga yang mengampu Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang perlu mengantisipasi penyesuaian anggaran akibat penurunan TKD.
Namun demikian, pemerintah pusat berupaya agar sektor pelayanan dasar dan program sosial tidak mengalami pemotongan besar.
“Untuk Kementerian Sosial sejauh ini komitmennya masih sangat penuh dalam mendukung PKH,” jelasnya.
Obed menambahkan, Kementerian Sosial juga terus mendorong optimalisasi peran para pendamping PKH di lapangan.
Pendamping PKH dituntut memiliki target kinerja yang jelas. Terutama dalam mendorong keluarga penerima manfaat agar mampu keluar dari garis kemiskinan.
Salah satu indikator keberhasilan tersebut adalah proses graduasi atau pengeluaran keluarga dari kepesertaan PKH.
Karena telah mandiri secara ekonomi. Ia menyebutkan, Kementerian Sosial baru-baru ini mengumumkan sebanyak 133 keluarga telah tergraduasi dari program PKH secara nasional.
“Itu artinya sebuah kemajuan. Kinerja pendamping PKH diukur dari bagaimana mereka bisa memastikan keluarga dampingan benar-benar sudah lepas dari garis kemiskinan,” ungkapnya.
Untuk Kalimantan Utara, ia mengaku hingga saat ini belum menerima data valid terkait jumlah keluarga PKH yang telah tergraduasi. Pihaknya masih menunggu laporan resmi dari para pendamping PKH di lapangan.
“Sampai sekarang kita belum ada data valid, karena memang belum meminta laporan resmi dari teman-teman pendamping PKH,” ujarnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi