HARIAN RAKYAT KALTARA - Penetapan status siaga bencana di Kalimantan Utara bukan dilakukan secara tiba-tiba.
Ada mekanisme yang harus diikuti, terutama berdasarkan peringatan dini yang diterbitkan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Setiap tahun BPBD menetapkan status kesiapsiagaan dengan mengacu pada data resmi tersebut.
“Setiap tahun sebenarnya kita menetapkan status siaga. Dasarnya peringatan dini dari BMKG,” ujar Kepala BPBD Kaltara Andi Amriampa, Senin (8/12).
Data curah hujan, potensi cuaca ekstrem, hingga pola angin menjadi indikator utama yang menentukan kategori risiko di suatu wilayah.
Kaltara memiliki dua kondisi utama terkait bencana hidrometeorologi yakni basah dan kering.
Hidrometeorologi basah terjadi ketika curah hujan sangat tinggi. Sementara hidrometeorologi kering terjadi saat musim kemarau dan kondisi lebih rawan kebakaran lahan atau kekeringan.
Saat ini, Kaltara masuk pada fase hidrometeorologi basah. Sehingga status siaga diberlakukan untuk mengantisipasi potensi banjir dan longsor.
“Curah hujan sekarang sangat tinggi dan itu membuat risiko banjir dan longsor meningkat. Karena indikator-indikator itu tercapai, maka status siaga ditetapkan,” jelasnya.
Penetapan status tidak berhenti pada analisis cuaca. BPBD juga melihat laporan harian dari BPBD kabupaten/kota melalui pusat pengendalian operasi masing-masing.
Jika di suatu daerah mulai terjadi hujan ekstrem, kenaikan debit sungai, tanah bergerak, atau genangan berulang. Maka level kesiapsiagaan dapat ditingkatkan.
Selain itu, koordinasi dengan aparat keamanan dan lembaga lain juga menjadi bagian dari proses penetapan status.
Sebelumnya, Polda Kaltara telah menginisiasi apel siaga hidrometeorologi dengan pengecekan personel dan peralatan.
Langkah ini menjadi salah satu indikator kesiapan daerah menghadapi potensi bencana.
Penetapan status siaga juga dipengaruhi instruksi pemerintah pusat. Daerah menerima surat dari Mendagri yang mengarahkan daerah untuk memperkuat kesiapsiagaan hidrometeorologi.
Ia menekankan, pentingnya kolaborasi pentahelix pemerintah, dunia usaha, akademisi, relawan, dan media dalam memastikan penetapan status bencana berjalan efektif.
Salah satunya dengan menyebarluaskan informasi peringatan dini BMKG yang diperbaharui setiap tiga hari.
“Informasi dari BMKG harus disampaikan cepat. Jika masyarakat tahu lebih awal, risiko bisa ditekan,” ujarnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi