HARIAN RAKYAT KALTARA — Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menegaskan, pemekaran wilayah merupakan langkah paling realistis untuk mendekatkan negara kepada masyarakat.
Terutama di kawasan perbatasan yang selama ini sulit dijangkau pelayanan pemerintahan.
“Pemekaran bukan semata urusan politik atau administratif. Ini tentang bagaimana negara hadir lebih dekat, bagaimana masyarakat di perbatasan bisa merasakan pelayanan dan pembangunan yang sama seperti daerah lainnya,” ujarnya, beberapa waktu lalu.
Dengan luas wilayah lebih dari 74 ribu kilometer persegi, Kaltara menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan.
Banyak desa dan kecamatan terletak jauh dari pusat pemerintahan. Bahkan harus ditempuh melalui perjalanan panjang menggunakan jalur sungai atau udara.
Menurut Ingkong Ala, pemekaran menjadi kebutuhan struktural agar pengawasan, pelayanan publik, dan pembangunan berjalan lebih efisien serta tepat sasaran.
“Wilayah kita luas dan sebagian besar berbatasan langsung dengan negara lain. Tanpa struktur pemerintahan yang kuat dan dekat, pembangunan akan lambat,” tegasnya.
Dua wilayah yang saat ini menjadi fokus utama usulan pemekaran adalah Sebatik dan Krayan. Sebatik memiliki posisi strategis karena berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sedangkan Krayan berada di wilayah pegunungan yang sulit akses, namun menyimpan potensi ekonomi dan sosial yang besar.
Selain itu, Malinau juga berpeluang dimekarkan menjadi dua daerah administratif. Sementara Tanjung Selor yang menjadi pusat pemerintahan provinsi tengah diperjuangkan untuk naik status menjadi kota.
“Tanjung Selor ini pusat pemerintahan provinsi, tapi masih berstatus kecamatan. Statusnya perlu ditingkatkan agar tata kelola pemerintahan provinsi lebih efektif,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memperkuat pengawasan dan keamanan di sepanjang garis perbatasan Kaltara yang mencapai 1.038 kilometer.
Pemekaran, katanya, merupakan instrumen strategis untuk pertahanan dan stabilitas nasional.
“Kalau pemerintah daerah hadir lebih dekat di perbatasan, maka kontrol wilayah dan rasa aman masyarakat akan meningkat. Ini bukan hanya urusan pembangunan, tapi juga kedaulatan negara,” tuturnya.
Ingkong Ala mencontohkan langkah pemerintah pusat memekarkan empat provinsi baru di Papua sebagai komitmen pemerataan pembangunan.
Keberhasilan itu dinilai menjadi dasar kuat, bahwa Kaltara juga layak mendapatkan perhatian serupa. Mengingat kesamaan kondisi geografis dan strategis.
“Papua saja bisa memekarkan empat provinsi baru dengan puluhan kabupaten. Kaltara tentu punya alasan yang sama kuat. Kita berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga harus jadi perhatian nasional,” ungkapnya.
Ia berharap usulan pemekaran wilayah di Kaltara dapat segera mendapatkan persetujuan dari pemerintah pusat.
Terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Dengan pemekaran, ia meyakini pembangunan akan bergerak lebih cepat dan kehadiran negara semakin nyata di wilayah perbatasan.
“Pemekaran bukan akhir, tapi awal dari percepatan pembangunan. Ini cara kita memastikan keadilan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kaltara, dari pesisir hingga pegunungan,” tukasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi