HARIAN RAKYAT KALTARA - Realisasi investasi di Provinsi Kalimantan Utara hingga triwulan III tahun 2025 tercatat mencapai Rp 20,5 triliun.
Angka tersebut menunjukkan kontribusi signifikan bagi perekonomian daerah. Meski pemerintah mengakui target tahunan yang ditetapkan kemungkinan besar tidak tercapai secara penuh.
Hal ini disampaikan Penata Kelola Penanaman Modal Ahli Muda DPMPTSP Kaltara Rahman Putrayani.
Rahman menjelaskan, capaian realisasi investasi triwulan IV baru bisa dibaca pada Januari mendatang.
Namun, melihat progres yang ada, pihaknya memperkirakan total investasi sepanjang 2025 hanya akan mendekati target, bukan menyentuh 100 persen.
“Sampai triwulan III, realisasi investasi kita sekitar Rp 20,5 triliun. Melihat tren ini, kemungkinan kita tidak sampai pada target. Mungkin mendekati saja,” ujarnya, belum lama ini.
Mengenai sektor-sektor penyumbang terbesar, Rahman menyebut, konstruksi masih mendominasi.
Disusul investasi pada sektor energi terbarukan seperti PLTA dan sektor-sektor pendukung lainnya.
“Konstruksi masih paling besar kontribusinya. Energi terbarukan juga cukup berkembang realisasinya,” jelasnya.
Selain itu, sektor perdagangan menunjukkan performa yang tetap kuat. Minat investor pada sektor ini masih tinggi.
Khususnya untuk kegiatan distribusi dan perdagangan barang penunjang proyek-proyek besar di Kaltara.
“Perdagangan juga masih cukup bagus untuk investasi kita,” imbuhnya.
Adapun target realisasi investasi Kaltara tahun 2025 berada di angka Rp 37 triliun. Dengan kondisi realisasi saat ini, pemerintah menilai capaian akhir kemungkinan hanya akan mendekati target tersebut.
“Target kita Rp 37 triliun. Makanya nanti melalui laporan LKP, kita bisa lihat lagi. Saya rasa kemungkinan mendekati, walaupun tidak penuh 100 persen,” ungkapnya.
Terkait faktor penghambat, adanya sejumlah keterlambatan pada beberapa rencana investasi.
Termasuk hambatan teknis dan administratif yang menyebabkan kegiatan tidak berjalan secepat yang diharapkan.
“Ada sedikit delay. Beberapa kegiatan investasi memang masih terhambat, jadi belum bisa berjalan cepat,” katanya.
Menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan kaitan dengan efisiensi kebijakan negara, Rahman tidak menampik beberapa kebijakan nasional dapat memengaruhi dinamika investasi. Namun, sebagian besar hambatan berada pada sektor swasta.
“Kalau itu dari sisi pemerintah pusat. Di sisi kita, banyak hambatan justru di private sector,” tukasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi