BERAU POST - Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Provinsi Kaltara memastikan perekonomian Kaltara tahun 2025 tumbuh solid sebesar 4,61 persen (yoy) atau 2,17 persen (qtq) pada Triwulan III.
Menurut Deputi KPwBI Provinsi Kaltara Seno Indarto, pertumbuhan ekonomi ditopang sektor perdagangan, konstruksi, dan industri pengolahan.
“Inflasi juga terjaga pada level sasaran, yakni 2,23 persen (yoy) pada Oktober 2025. Berkat sinergi TPID dalam menjaga pasokan dan efisiensi distribusi komoditas pangan,” ujar Seno saat kegiatan Pertemuan Tahunan Bank Indonesia (PTBI) 2025.
Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan optimisme bahwa perekonomian Indonesia akan tumbuh lebih tinggi dan berdaya tahan.
Dengan proyeksi pertumbuhan 4,7—5,5 persen pada 2025 dan meningkat lebih tinggi pada 2026—2027.
Inflasi nasional juga diprakirakan tetap rendah pada kisaran 2,5±1 persen, didukung sinergi kebijakan moneter—fiskal, pengendalian inflasi pusat dan daerah, serta akselerasi digitalisasi.
“Pentingnya transformasi ekonomi, termasuk stabilitas keuangan, pembiayaan ekonomi, digitalisasi nasional, dan penguatan kerja sama ekonomi regional,” kata Perry.
Sementara itu, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam arahannya menegaskan, Indonesia telah menunjukkan ketahanan ekonomi yang kuat sepanjang 2025, di tengah gejolak global.
Presiden menyampaikan, capaian tersebut lahir dari kerja kolektif bangsa dan sinergi kebijakan fiskal—moneter. Presiden menekankan bahwa bangsa Indonesia harus “percaya pada kekuatan sendiri, tidak bergantung pada negara lain, saling membantu, dan memberikan solusi cepat bagi rakyat.”
Kebijakan, menurut Presiden, perlu dirumuskan dengan ketenangan, kepercayaan diri, serta tekad untuk berdiri di atas kaki sendiri.
Dalam rangkaian acara, KPwBI Provinsi Kaltara memberikan penghargaan kepada 15 Mitra Strategis Tahun 2025, yang mencakup kategori Pengembangan UMKM dan Klaster Binaan, Pendukung Asesmen Ekonomi dan Pengendalian Inflasi.
Kemudian, Pendukung Komunikasi Kebijakan BI, Program Edukasi Cinta Bangga Paham (CBP) Rupiah, dan Pendukung Sistem Pembayaran dan Digitalisasi Daerah.
Para penerima penghargaan berasal dari unsur pemerintah daerah, lembaga, media, perbankan, pelaku usaha, komunitas, dan organisasi Masyarakat.
Yang berkontribusi nyata dalam stabilisasi inflasi, penguatan ekonomi, komunikasi kebijakan BI, serta transformasi digital di Kaltara.
KPwBI menegaskan komitmen untuk terus memperkuat sinergi dengan seluruh pemangku kepentingan demi menjaga stabilitas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, serta mempercepat digitalisasi di Kaltara.
Di tempat yang sama, Penjabat (Pj) Sekretaris Provinsi Kaltara Bustan mengapresiasi terhadap kontribusi Bank Indonesia dalam menjaga stabilitas harga, memperluas digitalisasi daerah, dan mendukung penguatan sektor-sektor prioritas pembangunan.
“Kegiatan PTBI ini merupakan momentum strategis untuk memperkuat sinergi dalam merumuskan arah kebijakan ke depan. Guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Utara,” kata Bustan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat upaya Pembangunan.
Agar pertumbuhan ekonomi terjaga dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kinerja ekonomi yang positif harus disertai dengan stabilitas harga saat ini, dan inflasi Kaltara berada pada level yang terkendali dan sesuai sasaran nasional,” jelasnya.
Capaian ini, sebut Bustan, merupakan hasil kerja bersama Pemprov Kaltara dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) melalui berbagai langkah konkret, mulai dari pasar murah, pasar ikan murah, operasi pasar, sidak ketersediaan pangan, hingga penguatan konektivitas antar wilayah.
“Seluruh upaya ini akan terus di optimalkan demi menjaga stabilitas harga dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Pemprov Kaltara terus memperkuat Digitalisasi Daerah melalui program Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD).
Perluasan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), pemanfaatan layanan keuangan digital untuk pembayaran pajak dan retribusi. Termasuk penggunaan QRIS di berbagai layanan publik.
Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk meningkatkan transparansi tata kelola keuangan, mempercepat pelayanan kepada masyarakat, dan mendorong tumbuhnya ekonomi digital. (sas/uno)
Editor : Nurismi