HARIAN RAKYAT KALTARA - Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026 dipastikan mengalami penurunan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara menyebut penurunan terbesar berasal dari berkurangnya alokasi Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
Berdasarkan dokumen rancangan APBD yang diperoleh media ini, pendapatan Kaltara tahun 2026 tercatat Rp 2,276 triliun. Sementara belanja daerah direncanakan mencapai Rp 2,476 triliun.
Dengan kondisi tersebut, Pemprov Kaltara akan menanggung potensi defisit sekitar Rp 200 miliar. Yang diharapkan dapat ditutup melalui penerimaan pembiayaan.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto menjelaskan, penurunan APBD 2026 merupakan konsekuensi dari koreksi TKD yang cukup besar.
Sebelumnya, Pemprov Kaltara memprediksi APBD 2026 mencapai sekitar Rp2,9 triliun, namun perkiraan tersebut berubah setelah pemerintah pusat menetapkan rancangan alokasi TKD.
“Prediksi awal kita kurang lebih Rp 2,9 triliun. Namun setelah ada rancangan terkait TKD yang diterima tahun 2026, ternyata turun cukup jauh. Koreksinya mencapai Rp 672 miliar,” ujar Denny, Kamis (28/11).
Ia menambahkan, koreksi TKD ini bukan hanya terjadi di Kaltara. Tetapi juga dialami seluruh provinsi serta kabupaten/kota di Indonesia.
Kondisi tersebut memaksa Pemprov Kaltara melakukan penyesuaian signifikan pada belanja daerah yang telah disusun sebelumnya.
“Artinya, ada belanja sebesar itu yang harus kita kurangi lagi. Beberapa hari ini kita kebut untuk melakukan penyelarasan ulang. Tetapi tema pembangunan tetap mengikuti prioritas pusat, termasuk ketahanan pangan dan sektor strategis lainnya,” tegasnya.
Dengan revisi tersebut, APBD Kaltara 2026 akan berada di kisaran Rp 2,4 triliun, atau turun sekitar 26—30 persen.
Dibandingkan total anggaran tahun sebelumnya. Meski demikian, Denny memastikan bahwa pemerintah daerah tetap berupaya menjaga agar program prioritas tidak terdampak signifikan.
“Penurunan cukup besar, tapi kita upayakan agar pelayanan publik dan program utama tetap berjalan optimal,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi