HARIAN RAKYAT KALTARA — Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara bersama DPRD resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026.
Persetujuan bersama ini menandai langkah penting pemerintah daerah, dalam menyiapkan arah pembangunan tahun depan.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menegaskan, APBD bukan sekadar dokumen anggaran. Tetapi instrumen strategis untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerah.
“APBD memiliki peran sebagai daya ungkit bagi perekonomian daerah. Karena itu, penyusunannya harus mengikuti pedoman nasional dan diarahkan pada program-program prioritas,” tegasnya, Selasa (25/11).
Ingkong menyampaikan bahwa penyusunan APBD 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 14 Tahun 2025, yang menekankan enam fokus utama.
“Keenam fokus itu, peningkatan belanja pendidikan dan kesehatan. Pemenuhan infrastruktur pelayanan publik. Pencegahan stunting. Pengentasan kemiskinan ekstrem. Pengendalian inflasi. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD),” sebut dia.
Menurut Ingkong, tahun 2026 akan menjadi periode yang cukup menantang bagi Kaltara. Proyeksi penerimaan daerah yang dinamis mengharuskan pemerintah berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran.
Namun, tantangan tersebut justru dapat menjadi momentum untuk mempercepat pencapaian target pembangunan jangka menengah dan panjang.
“Dengan segala dinamika fiskal yang ada, 2026 menjadi titik awal akselerasi ekonomi. Ini peluang bagi kita untuk mengejar target pertumbuhan yang telah ditetapkan,” jelasnya.
Sejalan dengan tema RKPD 2026, yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Inklusif Berbasis Optimalisasi Potensi Daerah, pemerintah menetapkan arah kebijakan APBD 2026 yang lebih terfokus pada penguatan fondasi ekonomi melalui peningkatan PAD.
Mendorong perdagangan produk unggulan daerah, serta memperluas ruang fiskal untuk pelayanan publik.
Ia optimistis bahwa perekonomian Kaltara pada 2026 masih akan melanjutkan tren peningkatan, meski ruang fiskal terbatas.
Pemerintah berharap sinergi eksekutif dan legislatif dapat memperkokoh perencanaan Pembangunan. Sehingga APBD mampu memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat.
“Dengan pengelolaan anggaran yang tepat, kita yakin Kaltara dapat terus bergerak maju dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif,” pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi