HARIAN RAKYAT KALTARA – Di tengah tantangan pemerataan pembangunan dan pelayanan publik yang belum sepenuhnya menjangkau pelosok.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menegaskan pemekaran wilayah otonomi baru (DOB) menjadi kebutuhan mendesak, bukan sekadar wacana politik.
Wakil Gubernur Kaltara Ingkong Ala menilai, pemekaran langkah paling realistis untuk mendekatkan negara kepada masyarakat.
Terutama di kawasan perbatasan yang selama ini masih sulit dijangkau pelayanan pemerintahan.
"Pemekaran bukan semata urusan politik atau administratif. Ini tentang bagaimana negara hadir lebih dekat, bagaimana masyarakat di perbatasan bisa merasakan pelayanan dan pembangunan yang sama seperti daerah lainnya," ujarnya, belum lama ini.
Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 74 ribu kilometer persegi. Kaltara menghadapi tantangan besar dalam pemerataan pembangunan.
Banyak desa dan kecamatan berada jauh dari pusat pemerintahan. Bahkan harus menempuh perjalanan berjam-jam melalui jalur sungai atau udara.
Karena itu, menurutnya, pemekaran menjadi kebutuhan structural. Agar pengawasan, pelayanan publik, dan pembangunan bisa berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
"Wilayah kita luas dan sebagian besar berbatasan langsung dengan negara lain. Tanpa struktur pemerintahan yang kuat dan dekat, pembangunan akan lambat," ungkapnya.
Dua wilayah yang kini menjadi fokus utama usulan pemekaran adalah Sebatik dan Krayan. Keduanya memiliki posisi strategis. Sebatik berbatasan langsung dengan Malaysia.
Sementara Krayan berada di wilayah pegunungan yang sulit diakses, namun punya potensi ekonomi dan sosial yang besar.
Selain dua wilayah itu, Malinau juga berpeluang dimekarkan menjadi dua daerah administratif.
Sedangkan Tanjung Selor, sebagai ibu kota provinsi, tengah diperjuangkan untuk naik status menjadi kota.
"Tanjung Selor ini pusat pemerintahan provinsi, tapi masih berstatus kecamatan. Statusnya perlu ditingkatkan agar tata kelola pemerintahan provinsi lebih efektif," tegasnya.
Ia menyoroti pentingnya memperkuat pengawasan dan keamanan di garis perbatasan yang membentang sepanjang 1.038 kilometer.
Menurutnya, pemekaran akan menjadi instrumen strategis pertahanan dan stabilitas nasional.
Jika pemerintah daerah hadir lebih dekat di perbatasan. Maka kontrol wilayah dan rasa aman masyarakat akan meningkat. Ini bukan hanya urusan pembangunan, tapi juga kedaulatan negara.
Ia mencontohkan langkah Pemerintah Pusat yang memekarkan empat provinsi baru di Papua. Sebagai bentuk komitmen terhadap pemerataan pembangunan.
Keberhasilan Papua menjadi dasar kuat, Kaltara pun layak mendapatkan perhatian serupa, mengingat kondisi geografis dan strategisnya yang mirip.
"Papua saja bisa memekarkan empat provinsi baru dengan puluhan kabupaten. Kaltara tentu punya alasan yang sama kuat. Kita ini berbatasan langsung dengan Malaysia, sehingga harus jadi perhatian nasional," tuturnya.
Ia berharap usulan pemekaran wilayah di Kaltara bisa segera mendapat lampu hijau dari Pemerintah Pusat.
Terutama Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan. Ia meyakini, dengan pemekaran, pembangunan akan lebih cepat dan kehadiran negara akan semakin nyata di kawasan perbatasan.
"Pemekaran bukan akhir, tapi awal dari percepatan pembangunan. Ini cara kita memastikan keadilan pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Kaltara dari pesisir hingga pegunungan," tuturnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi