HARIAN RAKYAT KALTARA - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama DPRD Kaltara telah menyepakati Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2025.
Ini juga diharapkan dapat mempercepat realisasi belanja daerah, yang hingga kini baru mencapai 42 persen.
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kaltara Denny Harianto menegaskan, prioritas utama pada APBD Perubahan tetap difokuskan pada belanja modal.
Terutama proyek-proyek fisik yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik.
"Belanja fisik porsinya lebih besar, karena sifatnya bisa dikelola dan diselesaikan dalam beberapa bulan ke depan. Kami pastikan kegiatan yang benar-benar realistis untuk dikejar penyelesaiannya tetap diprioritaskan," jelasnya, Kamis (25/9).
Meski APBD Perubahan sudah disetujui, Denny mengakui realisasi anggaran saat ini masih tergolong rendah.
"Di angka 42 persen, memang bisa dibilang masih rendah. Namun, masing-masing OPD (Organisasi Perangkat Daerah) punya strategi untuk mengejar realisasi di sisa waktu tahun ini," ungkapnya.
Ia menekankan, APBD merupakan anggaran berbasis kinerja. Artinya, penggunaan anggaran harus terukur, efisien, dan transparan.
Kinerja OPD akan sangat menentukan. Anggaran itu harus digunakan tepat waktu, mulai dari Januari sampai Desember.
Menurutnya, capaian realisasi antar-OPD tidak sama. Ada OPD yang realisasinya sudah mencapai 70 persen, namun sebagian besar masih berkisar di angka menengah. Meski begitu, capaian tinggi tidak selalu mencerminkan kinerja maksimal.
"Bisa saja realisasinya tinggi karena belanja rutin, seperti gaji dan operasional pegawai. Tapi belanja modal atau kegiatan pembangunan belum berjalan optimal. Jadi harus dilihat lebih detail,"bebernya.
Ia juga mengingatkan bahwa APBD Kaltara tahun ini mengalami penurunan. Kondisi tersebut membuat belanja harus lebih selektif dan terukur.
"Kalau APBD turun, otomatis belanja barang, jasa, dan modal ikut turun. Dampaknya terasa pada ruang fiskal kita. Apalagi dengan tambahan beban belanja untuk tenaga PPPK yang cukup besar," terangnya.
Meski menghadapi keterbatasan, Pemprov Kaltara tetap optimis mampu memaksimalkan realisasi anggaran hingga akhir tahun.
"Target kita jelas, APBD harus dimanfaatkan seefektif mungkin untuk masyarakat. Ke depan, kita berharap transfer dari pusat tidak berkurang, sehingga ruang fiskal daerah bisa lebih longgar," tutupnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi