HARIAN RAKYAT KALTARA – Masuknya Proyek Strategis Nasional (PSN) dan investasi berskala besar ke Kalimantan Utara (Kaltara), diyakini menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi baru di provinsi Kaltara.
Namun, di balik optimisme itu, DPRD Kaltara mewanti-wanti agar masyarakat lokal tidak sekadar jadi penonton di tengah gegap gempita pembangunan.
Ketua DPRD Kaltara Achmad Djufrie menegaskan, peluang kerja dari berbagai proyek besar hanya bisa dimanfaatkan secara optimal bila sumber daya manusia (SDM) lokal benar-benar siap dan kompetitif.
Tanpa persiapan matang, ia khawatir tenaga kerja dari luar justru akan lebih dominan mengambil posisi penting.
Keberadaan PSN seperti Kawasan Industri Hijau Indonesia (KIHI), pembangunan infrastruktur, hingga ekspansi energi dan logistik. Tidak serta-merta otomatis mengangkat masyarakat Kaltara.
"Semua kembali pada kesiapan SDM kita. Kalau tidak siap, orang luar yang akan mengisi peluang kerja itu," ujarnya, Kamis (28/8) lalu.
Menurut Djufrie, pemerintah provinsi harus segera melakukan pemetaan kebutuhan tenaga kerja yang sesuai arah pembangunan Kaltara.
Data kebutuhan riil ini akan menjadi dasar penyusunan pelatihan vokasi, pendidikan teknis, hingga program peningkatan kapasitas masyarakat.
"Harus jelas, industri apa yang tumbuh dan tenaga kerja seperti apa yang dibutuhkan. Dari situ, program pelatihan bisa disusun, agar putra putri daerah punya kualifikasi yang relevan," tegasnya.
DPRD Kaltara menyoroti risiko besar bila hal ini diabaikan. Bila mayoritas tenaga kerja proyek besar diisi oleh pekerja dari luar daerah. Bukan tidak mungkin akan muncul ketimpangan sosial dan ekonomi.
"Kami tidak ingin ada kesenjangan. Jangan sampai proyek besar berdiri megah, tapi masyarakat lokal hanya jadi penonton dan tidak merasakan manfaat langsung," ujarnya.
Untuk itu, DPRD mendorong seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait agar ikut ambil bagian dalam menyiapkan SDM lokal.
Hal ini mencakup koordinasi lintas sektor, mulai dari pendidikan, ketenagakerjaan, hingga industri. Semua pihak harus dilibatkan. Tidak bisa hanya satu OPD saja. Harus lintas sektor, karena persoalan SDM ini menyangkut hajat hidup masyarakat luas.
DPRD Kaltara akan terus mengawal kebijakan peningkatan SDM lokal melalui fungsi pengawasan legislatif.
Bagi DPRD, keberhasilan pembangunan bukan hanya diukur dari berdirinya infrastruktur fisik. Tetapi juga dari sejauh mana masyarakat lokal merasakan manfaat nyata.
"Proyek besar akan sukses jika juga membawa perubahan bagi masyarakat. Itu yang akan kami kawal. Kaltara harus jadi tuan rumah di rumah sendiri," pungkasnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi