HARIAN RAKYAT KALTARA – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Koordinator Bidang Politik, dan Keamanan (Kemenko Polkam) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Komdigi) berkoordinasi untuk meningkatkan kapasitas internet dan keamanan siber di Kalimantan Utara (Kaltara).
Upaya ini bertujuan mengatasi area blank spot dan memperkuat literasi digital masyarakat.
"Kami melihat kapasitas internet di daerah perlu kita tingkatkan, dan di era sekarang ini, harus bersama berupaya meningkatkan keamanan siber dari segala potensi ancaman yang akan datang," jelas Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi Kemenko Polhukam, Marsda TNI Eko Dono Indarto, Rabu (30/7).
Kolaborasi ini melibatkan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah (baik provinsi maupun kabupaten/kota), industri penyedia internet, akademisi dan media.
Eko berharap kebersamaan ini dapat mempercepat penyelesaian masalah dalam pembangunan zero blank spot di Kaltara.
Sehingga mempermudah masyarakat berkomunikasi dan memanfaatkan internet dengan baik.
Kemenko Polhukam mengajak Diskominfo Kaltara untuk memetakan daerah-daerah yang masih menjadi blank spot.
Industri penyedia layanan internet juga diminta memprioritaskan peningkatan pelayanan di daerah tersebut.
Target akhir menyusun peta jalan pembangunan internet di Kaltara, selaras dengan program prioritas pemerintah pusat.
"Tentunya kita harus sama-sama ingat, ada bahaya ancaman siber. Kita harus punya budaya literasi digital yang bagus agar jangan sampai kita tergoda, tergerus, dan menjadi sarana potensi masuknya ancaman siber," ungkapnya.
Kepala Divisi Infrastruktur Satelit BAKTI Kemenkomdigi, Harris Sangidun menjelaskan, penggunaan internet akan terus berkembang seiring dengan konten video dan animasi yang semakin banyak.
"Kapasitas internet itu selalu akan berkembang penggunaannya. Sehingga saat ini kami sedang menganalisis untuk meningkatkan kapasitas bandwidth BTS," ujarnya.
Beberapa bandwidth BTS telah ditingkatkan, dan akses internet juga telah dinaikkan dari 2 Megabyte (MB) menjadi minimal 4 MB hingga 10 MB.
"Ini bukan akhir dari batas peningkatan, kita akan terus mengupayakan seiring dengan perkembangan konten yang diakses masyarakat," kata Harris.
Terkait target zero blank spot, BAKTI Kemenkomdigi telah menerima data usulan dari Diskominfo dan Pemerintah Daerah Kaltara, yang mencakup sekitar 150 usulan pembangunan menara dan akses internet.
"Kami harus pilah dan pilih, tentunya harus sesuai dengan kebutuhan yang memang pemerintah daerah sendiri yang paling mengerti kebutuhan tersebut," tambahnya.
Kaltara menjadi prioritas pembangunan infrastruktur internet bagi BAKTI sejak tahun 2016.
Karena posisinya sebagai daerah perbatasan langsung dengan luar negeri. Namun, Harris menekankan perlunya analisis lebih lanjut karena pembangunan BTS tidak hanya dilakukan oleh BAKTI.
Melainkan juga ada BTS komersial dan yang dibangun oleh Pemda bekerja sama dengan operator.
"Untuk tahun ini, BAKTI menargetkan pembangunan 100 akses internet baru di Kaltara. Namun, untuk pembangunan BTS baru, masih dalam tahap analisis dan penyesuaian anggaran," tutupnya. (sas/uno)
Editor : Nurismi