HARIAN RAKYAT KALTARA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara (Pemprov Kaltara) menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan akses layanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Melalui Program Layanan Kesehatan Dokter Terbang atau Pro LenteraKU, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara mencatat realisasi program telah mencapai 40 persen hingga akhir Juli ini.
Kepala Dinkes Kaltara, Usman, menyampaikan program Dokter Terbang telah menjangkau enam titik DTPK di Kaltara.
Keenam wilayah tersebut mencakup Long Bia, Pulau Bunyu, Langap, Sebuku, Sei Menggaris, serta Aji Kuning di Pulau Sebatik.
"Realisasi program saat ini sudah mencapai 40 persen. Enam titik lokasi DTPK telah disasar. Ke depan, kita targetkan bisa mencapai 100 persen sebelum akhir tahun," ujarnya, Selasa (29/7).
Selama pelaksanaan pelayanan kesehatan melalui program Dokter Terbang, menurut Usman keluhan terbanyak yang ditemui tim medis di lapangan berupa penyakit dalam.
Hal ini mencerminkan perlunya pemeriksaan lanjutan dan tindak lanjut dari hasil diagnosis awal. Yang dilakukan oleh tim dokter spesialis yang dikirim ke daerah.
"Penyakit dalam seperti gangguan pernapasan, tekanan darah tinggi, hingga infeksi menular masih mendominasi. Untuk kasus seperti Tuberkulosis (TBC), ini perlu penanganan jangka panjang yang tentu harus di-follow up oleh fasilitas kesehatan setempat," jelasnya.
Dinkes untuk kegiatan ini bukan sekadar layanan sekali datang, tetapi diharapkan menjadi bagian dari sistem rujukan dan penanganan berkelanjutan. Khususnya untuk penyakit menular yang membutuhkan pengawasan intensif.
Usman menyebutkan tim kesehatan saat ini masih terus melanjutkan pelayanan ke titik-titik lain di wilayah perbatasan, termasuk ke Long Loreh, Setulang, dan Sehati di Kabupaten Malinau.
Wilayah tersebut dikenal sulit dijangkau, namun memiliki kebutuhan layanan kesehatan yang cukup mendesak.
"Kami masih akan terus bergerak ke wilayah-wilayah yang belum terjangkau. Fokus kami menjangkau daerah yang benar-benar membutuhkan," ungkapnya.
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Kaltara telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1,5 miliar dari APBD. Untuk mendukung operasional Program Dokter Terbang sepanjang tahun 2025.
"Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan transportasi udara, logistik medis, insentif tenaga medis. Serta pengadaan obat-obatan dan peralatan kesehatan," kata dia.
Melalui Program Dokter Terbang, Pemprov Kaltara berharap kesenjangan layanan kesehatan antara daerah perkotaan dan wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar) dapat dikurangi secara signifikan.
Serta mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat di seluruh penjuru provinsi. (fai/uno)
Editor : Nurismi