HARIAN RAKYAT KALTARA – Sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) di Kalimantan Utara (Kaltara) menjadi salah satu alasan diwajibkannya tenaga kerja lokal bisa terlibat langsung.
Hal ini menjadi penekanan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara).
Melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans), aktif menjalin komunikasi dengan perusahaan-perusahaan pelaksana proyek strategis.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disnakertrans Kaltara Asnawi mengatakan, telah turun langsung ke lapangan untuk memantau dan mendorong perusahaan. Agar membuka peluang sebesar-besarnya bagi tenaga kerja asal Kaltara.
"Kami sudah datang ke lokasi beberapa proyek strategis, salah satunya KIHI. Di sana kami menyampaikan tenaga kerja lokal harus diberi ruang untuk ikut serta. Perusahaan juga sudah membuka lowongan, tinggal kesiapan kita yang perlu ditingkatkan," ujarnya, belum lama ini.
Meski perusahaan menyatakan kesiapan menampung pekerja lokal, menurut Asnawi, keberhasilan keterlibatan tenaga kerja daerah sangat bergantung pada inisiatif pencari kerja itu sendiri. Termasuk dukungan dari pemerintah kabupaten/kota.
"Tenaga kerja lokal harus aktif mencari informasi dan mempersiapkan diri. Ini tidak bisa hanya menunggu, tapi harus jemput bola. Kalau tidak ada yang siap, perusahaan tentu akan ambil tenaga kerja dari luar," terangnya.
Ia mencontohkan salah satu posisi teknis seperti operator alat berat yang sebenarnya bisa diisi oleh tenaga kerja lokal.
Namun dalam praktiknya, banyak posisi itu diisi oleh tenaga dari luar daerah karena minimnya kesiapan SDM lokal.
"Operator alat berat itu contoh yang seharusnya bisa kita isi. Kita punya orang-orang yang bisa, tinggal bagaimana mengakses peluangnya," tegas.
Sebagai upaya peningkatan kualitas SDM, Pemprov Kaltara telah menyiapkan lahan seluas 5 hektare di kawasan Pusat Pemerintahan (Puspem) Kaltara untuk pembangunan Balai Latihan Kerja (BLK). Namun, hingga kini pembangunan gedung BLK tersebut belum terealisasi.
Asnawi juga mengaku telah menyampaikan kebutuhan ini saat kunjungan Komisi VII DPR RI ke Tanjung Selor.
Meskipun komisi tersebut tidak secara langsung membidangi ketenagakerjaan. Ia tetap mendorong dukungan melalui jalur kementerian terkait, seperti Kementerian Perindustrian yang mengeluarkan izin industri.
"Saya bilang, jangan sampai industri besar hadir di Kaltara tapi masyarakatnya hanya jadi penonton. Harus ada keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal," jelasnya.
Pemprov Kaltara berharap seluruh pihak, termasuk perusahaan dan Pemerintah Pusat, memberikan perhatian serius.
Agar tenaga kerja lokal Kaltara tidak hanya menjadi penonton di tengah laju investasi dan pembangunan masif yang terjadi di daerah.
"Kami ingin memastikan masyarakat Kaltara mendapatkan manfaat langsung dari hadirnya proyek-proyek besar ini. Tenaga kerja lokal harus dilindungi dan diberi peluang nyata untuk berkembang," harapnya.
Sementara itu, untuk keamanan dalam pengerjaan pembangunan PSN di kawasan industri. Polresta Bulungan pun berupaya dapat menciptakan kondisi aman dan kondusif.
Kapolresta Bulungan Kombes Pol Rofikoh Yunianto menegaskan keterlibatan aparat bukan dalam konteks pengamanan ketat, melainkan bentuk dukungan terhadap iklim investasi strategis nasional.
"Kalau bicara keamanan, sebenarnya tidak ada persoalan besar. Kawasan ini aman. Justru yang kami lakukan dukungan, karena investasi sebesar ini menjadi prioritas, baik nasional maupun internasional," kata dia, belum lama ini.
Polresta Bulungan berkomitmen memberikan dukungan maksimal terhadap kelancaran investasi, terutama pada proyek berskala besar seperti KIHI.
"Jangan lihat kondisi sekarang. Tapi lihat ke depan, karena kawasan ini punya potensi luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja," ungkapnya.
Ia juga mengapresiasi inisiatif KIPI yang sejak awal telah menyiapkan rencana untuk memberdayakan masyarakat lokal.
Khususnya warga yang terdampak langsung oleh proyek pembangunan. Ia mengungkapkan perusahaan sudah menyiapkan skema kerja bagi kelompok masyarakat, bahkan sebelum kawasan ini beroperasi penuh.
"Saya lihat langsung KIPI sudah menyiapkan program untuk masyarakat terdampak. Mereka sudah membuat prototipe, dan dalam waktu dekat akan mulai dipasang. Ini langkah awal yang patut diapresiasi,"terangnya.
Hingga saat ini, tercatat sudah ada sekitar 2.000 warga lokal yang mulai bekerja di kawasan tersebut.
Jumlah itu diperkirakan terus bertambah seiring progres pembangunan kawasan industri.
Terkait dinamika sosial di sekitar kawasan, termasuk isu yang sempat muncul dari warga Kampung Baru, ia menyebut hal tersebut lebih disebabkan oleh miskomunikasi, bukan konflik substansial.
"Itu hanya miskomunikasi saja. Sudah saya sampaikan juga ke pihak KIPI, kalau ada persoalan segera komunikasikan. Jangan tunggu sampai jadi ‘merah’. Selagi masih ‘kuning’, segera disampaikan ke kami agar bisa diselesaikan cepat," tegasnya.
Ia juga berencana menemui langsung perwakilan masyarakat, termasuk warga yang sempat menyampaikan aspirasi. Untuk mencari titik temu secara damai dan dialogis.
"Saya akan temui langsung Bu Badiah, yang menyampaikan keluhan. Kita ingin tahu secara langsung apa masalahnya. Karena niat dari semua pihak itu baik, tidak ada tujuan yang merugikan masyarakat," ujarnya.
Keberadaan aparat di kawasan industri bukan untuk menciptakan jarak antara masyarakat dan pengembang.
Melainkan sebagai bentuk tanggung jawab keamanan agar proses investasi berjalan lancar dan tetap mengedepankan dialog.
"Kalau pemerintah daerah, bupati, dan aparat keamanan sudah bersinergi, maka investasi ini pasti jalan. InsyaAllah kami siap memberikan dukungan semaksimal mungkin," tutupnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi