TANJUNG SELOR – Sejumlah program strategis Pemerintah Pusat dinilai belum sepenuhnya menjangkau wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).
Kondisi ini menimbulkan beragam persoalan mendasar yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di daerah-daerah terpencil seperti Apau Kayan di Kabupaten Malinau dan Krayan di Kabupaten Nunukan.
Salah satu program yang disorot yakni BBM Satu Harga. Berdasarkan informasi yang dihimpun, hingga kini belum ada satu pun lembaga penyalur BBM Satu Harga yang beroperasi di kawasan Apau Kayan.
"Di Apau Kayan sampai saat ini belum tersedia BBM Satu Harga. Ini menjadi kebutuhan mendesak yang belum terpenuhi,” ungkap Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang, baru-baru ini.
Selain keterbatasan akses energi, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan juga menjadi masalah serius yang dialami warga perbatasan, khususnya di wilayah Krayan dan Apau Kayan.
Kerusakan itu menyebabkan terganggunya distribusi logistik, termasuk LPG (Elpiji) dan sembilan bahan pokok (sembako) yang harganya melonjak tinggi karena sulit dijangkau.
"Gas Elpiji di sana harganya sangat mahal, belum lagi material bangunan dan sembako yang jadi beban berat bagi masyarakat. Semua ini perlu menjadi perhatian serius,” tegas Zainal.
Gubernur Zainal menyatakan terus menyuarakan aspirasi masyarakat perbatasan ke Pemerintah Pusat melalui berbagai forum resmi, termasuk dalam rapat dengan Komisi II DPR RI.
“Kami berharap berbagai kendala di wilayah perbatasan ini tidak luput dari perhatian pusat. Saya juga sudah sampaikan ini ke DPR agar ditindaklanjuti secara konkret,” katanya.
Menurut Zainal, sebagai provinsi ke-34 di Indonesia yang memiliki posisi strategis di tapal batas negara, Kaltara seharusnya menjadi prioritas dalam pembangunan nasional. Bukan justru terpinggirkan akibat kebijakan efisiensi anggaran.
Ia berharap, meskipun Pemerintah Pusat tengah menerapkan kebijakan efisiensi, program-program vital di wilayah perbatasan tidak diabaikan.
Ia menekankan bahwa pemerataan pembangunan, wujud keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk mereka yang tinggal di daerah terluar.
"Semoga semua yang kami sampaikan bisa menjadi perhatian serius bagi kementerian terkait dan tidak terdampak efisiensi. Perbatasan bukan hanya simbol, tapi wajah Indonesia di mata dunia,” harapnya. (fai/uno)
Editor : Nurismi