TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan memastikan program prioritas daerah tetap berjalan, meskipun terjadi rasionalisasi anggaran sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025.
Menurut Bupati Bulungan Syarwani, efisiensi anggaran tidak menghambat pembangunan daerah. Terutama di sektor pertanian, infrastruktur, dan pelayanan dasar lainnya.
“Kami berkomitmen tetap menjalankan pembangunan yang bermanfaat langsung bagi masyarakat. Hal itu tidak akan terganggu oleh rasionalisasi ini,” terangnya, Selasa (4/2).
Dengan adanya pemangkasan anggaran nasional, termasuk transfer daerah tentu tidak dipungkiri berdampak pada beberapa sektor. Akan tetapi, belanja modal yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur di Bulungan akan tetap dijalankan sesuai rencana.
"Rasionalisasi anggaran ini memang berdampak pada beberapa sektor. Tapi program-program yang langsung bersentuhan dengan kepentingan publik, seperti pembangunan infrastruktur, tetap dilanjutkan,” tuturnya.
Secara nasional, anggaran pemerintah daerah yang terdampak rasionalisasi totalnya mencapai Rp 50 triliun lebih. Namun anggaran tersebut masih lebih kecil ketimbang kementerian/lembaga yang efisiensinya mencapai Rp 500 triliun lebih. Beberapa program dari kementerian dan lembaga, seperti kegiatan di Kementerian Pekerjaan Umum (PU), berpotensi mengalami penundaan.
“Kami akan terus mengupayakan agar dampak rasionalisasi ini seminimal mungkin dirasakan oleh masyarakat. Pemerintah daerah tetap berusaha maksimal dalam menjalankan pembangunan yang telah direncanakan,” ujarnya.
Adanya rasionalisasi anggaran, tak menghambat pembangunan yang akan terlaksana di Bulungan. Seperti pengerjaan Jembatan Buluh Perindu yang masih dalam tahap penyelesaian.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Bulungan Khairul mengungkapkan, proyek ini merupakan bagian dari kegiatan tahun 2024 dan termasuk dalam proyek strategis Kabupaten Bulungan.
“Jembatan Buluh Perindu ini salah satu dari sepuluh proyek strategis yang didampingi oleh KPK RI,” terangnya.
Namun, ia mencatat terdapat dua permasalahan yang menghambat proses pengerjaan di lokasi. Pertama, ada kegiatan dari balai terkait Jembatan Pipa. Kedua, pemindahan tiang listrik oleh PLN yang memerlukan waktu lebih lama dari yang diperkirakan. Dalam rapat internal terakhir, pihaknya telah berkoordinasi dengan inspektorat dan KPK untuk mencari solusi.
“Kami meminta perpanjangan waktu pelaksanaan proyek ini berdasarkan asas manfaat, bukan sekadar perpanjangan waktu,” jelasnya.
Ada mekanisme denda yang diterapkan jika kontraktor tidak dapat menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dengan denda sebesar 1 per mil per hari. Saat ini, progres pembayaran untuk proyek ini masih nol. Karena belum ada kegiatan yang selesai.
“Kami belum pernah melakukan pembayaran karena pekerjaan belum dimulai secara signifikan,” ujarnya.
Namun, ia optimis pengerjaan akan segera dilanjutkan setelah semua kendala teratasi. Khairul menargetkan agar proyek ini dapat selesai tahun ini. Pembayaran untuk pekerjaan akan dilakukan setelah audit oleh inspektorat selesai dan hasilnya dihitung. (uno2)