Utama Pemerintahan Sanggam Kaltara Ekonomi Kombis Gaya Hidup All Sport Makan-Makan Parlementaria Polhukrim Catatan Batiwakkal

Guna Tekan Risiko Pasar Keuangan, Pemerintah Didorong Kurangi Ketergantungan pada Penerbitan SBN

Nurismi • Sabtu, 20 Juni 2026 | 05:50 WIB
Plt Direktur Surat Utang Negara (SUN) Novi Puspita Wardani (tengah) bersama Senior Vice President Wealth Management BCA Desy Natalia (kanan) dan Moderator Chandra (kiri) menyampaikan keterangan pers pada media briefing pembukaan masa penawaran ORI029 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026). (ANTARA)
Plt Direktur Surat Utang Negara (SUN) Novi Puspita Wardani (tengah) bersama Senior Vice President Wealth Management BCA Desy Natalia (kanan) dan Moderator Chandra (kiri) menyampaikan keterangan pers pada media briefing pembukaan masa penawaran ORI029 di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Senin (26/1/2026). (ANTARA)

BERAU POST - Ekonom Senior Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mendorong pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap penerbitan surat utang sebagai sumber utama pembiayaan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga keberlanjutan fiskal, sekaligus menekan risiko pembiayaan di tengah kondisi pasar keuangan yang semakin selektif.

“Ketergantungan kepada surat utang perlu dikurangi. Saat ini, 87 persen utang pemerintah bersumber pada surat utang,” kata Wijayanto saat dihubungi ANTARA di Jakarta, Jumat.

Dia berpendapat komposisi tersebut terlalu dominan dan membuat pembiayaan negara lebih sensitif terhadap perubahan kondisi pasar keuangan maupun sentimen investor.

Menurutnya, penerbitan obligasi global masih bisa menjadi alternatif ketika permintaan terhadap surat berharga negara (SBN) di pasar melemah atau investor meminta tingkat imbal hasil yang lebih tinggi.

Namun, instrumen tersebut dinilai hanya bersifat solusi jangka pendek dan tidak dapat menjadi strategi utama dalam pembiayaan fiskal.

Ia pun menyarankan pemerintah untuk meningkatkan porsi pinjaman dari lembaga keuangan internasional, seperti Asian Development Bank (ADB), Bank Dunia, Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), serta Japan International Cooperation Agency (JICA) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC).

Proporsi pinjaman dari lembaga-lembaga tersebut dinilai idealnya dapat ditingkatkan hingga mencapai sekitar 30 persen dari total utang pemerintah.

Selain menawarkan tingkat bunga yang relatif lebih rendah dibandingkan pembiayaan berbasis pasar, pinjaman dari lembaga multilateral umumnya memiliki tenor yang lebih panjang sehingga dapat membantu mengelola profil jatuh tempo utang pemerintah.

Keunggulan lain dari skema pinjaman tersebut adalah fleksibilitas dalam proses restrukturisasi apabila diperlukan di masa mendatang.

“Dalam konteks ini, apa yang dilakukan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa untuk mengamankan pinjaman sebesar 17 miliar dolar AS dari AIIB perlu diapresiasi,” katanya pula.

Editor : Nurismi
#Surat utang #apbn