BERAU POST - Pemerintah diminta untuk memperketat pengawasan distribusi BBM subsidi jenis solar. Diduga konsumsi solar di sejumlah daerah yang pakai barcode dimanfaatkan untuk penimbunan stok.
Sekretaris Jenderal Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Anggawira mengatakan, konsumsi solar di sejumlah daerah yang menggunakan banyak barcode untuk menimbun stok
Pemerintah diminta lebih ketat lagi melakukan pengawasan distribusi BBM di sejumlah kawasan agar tidak membuka peluang penimbunan pasokan.
"Hal terpenting adalah menjaga stabilitas pasokan dan memperketat pengawasan distribusi agar tidak terjadi panic buying," ujar Anggawira kepada wartawan pada Rabu (13/5).
Selain itu, diminta untuk mempertimbangkan beberapa langkah seperti optimalisasi distribusi solar subsidi di daerah rawan antrean, pengawasan konsumsi industri atau kendaraan yang seharusnya menggunakan BBM nonsubsidi.
Ketua Umum Asosiasi Pemasok Energi Mineral & Batubara (ASPEBINDO) itu menjelaskan beberapa langkah konkret yang perlu diperkuat agar distribusi BBM subsidi bisa dijalankan secara tepat sasaran.
Pertama, regulator maupun Pertamina melakukan penguatan integrasi data digital dan verifikasi kendaraan secara real-time.
“Termasuk sinkronisasi barcode dengan identitas kendaraan, NIK, pola konsumsi hingga lokasi pengisian,” katanya.
Kedua, perlunya memperkuat pengawasan di SPBU, terutama di wilayah rawan penyalahgunaan. “Pengawasan tidak hanya manual tetapi juga berbasis digital analytics sehingga pola pembelian yang abnormal bisa cepat terdeteksi,” ujarnya. Ketiga, penindakan tegas terhadap praktik penimbunan dan penyalahgunaan BBM subsidi.
Anggawira meyakini kepastian penegakan hukum sangat penting agar ada efek jera. Untuk itu, masyarakat diminta tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan, tidak melakukan penimbunan ataupun pembelian berlebihan menggunakan banyak barcode atau modus lainnya.
Ketika panic buying terjadi, tegas Anggawira, pihak yang paling dirugikan justru sebenarnya adalah masyarakat kecil dan sektor produktif yang selama ini membutuhkan solar subsidi untuk bekerja dan menjalankan usaha sehari-hari. Sebab, energi merupakan kebutuhan bersama.
Untuk itu, distribusi BBM harus dijaga secara adil, tertib, dan bertanggung jawab. “Kami percaya pemerintah, regulator, Pertamina, dan masyarakat bisa bersama-sama menjaga agar subsidi energi tetap tepat sasaran dan tidak disalahgunakan,” kata Anggawira.