BERAU POST - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana akhirnya buka suara soal anggaran hingga Rp113 miliar untuk jasa Event Organizer (EO).
Ia menegaskan, langkah tersebut bukan tanpa alasan, melainkan bagian dari kebutuhan strategis lembaga yang masih dalam tahap awal pembentukan.
Dadan menjelaskan, sebagai lembaga baru yang mengemban program strategis nasional, BGN saat ini masih membangun sistem, struktur organisasi, hingga tata kelola operasional.
Dalam fase tersebut, kapasitas internal belum sepenuhnya siap untuk menangani kegiatan berskala besar secara mandiri.
"Sebagai lembaga baru yang dibentuk untuk menjalankan program strategis nasional tentu berada dalam fase awal pembangunan sistem, struktur organisasi, serta tata kelola operasional," kata Dadan dalam keterangannya, Minggu (12/4).
"Dalam tahap ini, BGN belum memiliki sumber daya internal yang sepenuhnya siap untuk menangani seluruh kebutuhan kegiatan berskala besar secara mandiri," sambungnya.
Lebih lanjut Dadan juga menyampaikan bahwa penggunaan jasa EO ini dianggap menjadi solusi.
Untuk memastikan berbagai kegiatan penting seperti event nasional, kampanye publik, hingga sosialisasi program berjalan profesional dan tepat sasaran.
Pasalnya, kegiatan tersebut memiliki kompleksitas tinggi yang membutuhkan keahlian khusus.
"Penggunaan jasa EO dalam konteks ini merupakan langkah strategis untuk memastikan kegiatan dapat berjalan secara profesional, terstandar, dan tepat waktu. EO memiliki keahlian khusus dalam manajemen acara, mulai dari perencanaan hingga mitigasi risiko operasional," jelasnya.
Tak hanya dari sisi teknis, Dadan juga menilai keterlibatan pihak ketiga justru mendukung tata kelola administrasi dan keuangan yang lebih tertib.
Dengan sistem yang terpusat, proses pengadaan, pembayaran, hingga pelaporan kegiatan dinilai lebih mudah diawasi.
"Hal ini justru memudahkan proses audit, pengawasan, dan akuntabilitas penggunaan anggaran negara, karena seluruh komponen kegiatan terdokumentasi secara sistematis," ujarnya.
Ia juga meluruskan anggapan bahwa kegiatan yang dikelola EO hanya bersifat seremonial. Menurutnya, sebagian besar kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi komunikasi publik terkait isu gizi nasional, termasuk pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi penjamah makanan.
"Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan menjadi krusial. EO berperan dalam memastikan pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat dikemas secara efektif, menarik, dan berdampak luas, sehingga tujuan program dapat tercapai secara optimal serta pengelolaan SDM yang terlatih di bidangnya," paparnya.
Dari sisi efisiensi, penggunaan EO disebut lebih rasional ketimbang membangun tim internal dalam waktu singkat.
Pasalnya, proses rekrutmen dan pelatihan SDM membutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sementara program harus segera berjalan.
"EO hadir sebagai solusi bridging (jembatan) agar program tetap dapat dieksekusi tanpa mengorbankan kualitas dan waktu," imbuhnya.
Meski demikian, Dadan memastikan seluruh penggunaan anggaran tetap mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas.
Ia menegaskan, setiap pengeluaran telah melalui mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku serta terbuka untuk diawasi.
"Setiap pengeluaran dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta terbuka untuk diawasi oleh lembaga pengawas internal maupun eksternal," pungkasnya.
Editor : Nurismi